Pemerintah akan Guyur Kredit Program Sebesar Rp386,9 triliun di Tahun 2027

Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM membahas wacana mengenai peningkatan target Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2026 menjadi Rp325 triliun serta usulan Rencana Tahunan Penyaluran (RTP) Kredit Program tahun 2027.

Dalam Rapat Koordinasi, Komite ini juga membahas relaksasi bagi debitur KUR yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk rencana pemberian keringanan suku bunga/marjin KUR pada 2027–2028.

Melalui Kredit Program, Pemerintah mendorong usaha rakyat agar terus tumbuh, semakin produktif, mampu menyerap tenaga kerja, dan naik kelas.

“Kredit Program merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Antusiasme masyarakat terhadap KUR terus meningkat. Karena itu, Pemerintah terus memperluas ruang pembiayaan sesuai kebutuhan sektoral sebagai dukungan kepada program prioritas Presiden, baik tahun ini maupun tahun depan. Kami berharap semakin banyak usaha rakyat yang tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan naik kelas,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto dalam keterangannya.

Memasuki 2027, Komite Kebijakan menetapkan target penyaluran Kredit Program sebesar Rp386,9 triliun. KUR direncanakan memperoleh porsi terbesar, yakni Rp325 triliun. Untuk memperkuat pembiayaan di sektor pertanian, Pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Pertanian (KUP) dengan target penyaluran Rp1,3 triliun, yang terdiri atas KUP Alsintan sebesar Rp300 miliar dan KUP Peternakan sebesar Rp1 triliun. KUP merupakan pengembangan Kredit Alsintan, dengan cakupan pembiayaan yang diperluas hingga usaha peternakan.

Target penyaluran program lainnya meliputi Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp600 miliar, Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp30 triliun, dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) sebesar Rp30 triliun. Target penyaluran Kredit Program tahun 2027 akan dievaluasi setiap kuartal oleh Komite Kebijakan dan dapat dioptimalkan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan penyaluran Kredit Program pada 2027, Komite juga membahas pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung akses KUR serta perluasan akses pembiayaan bagi nelayan.

Komite menyepakati pemberian relaksasi melalui restrukturisasi kredit kepada debitur KUR yang terdampak gempa di NTT, berupa pemberian masa tenggang dan/atau perpanjangan tenor. Kebijakan ini dapat mulai diterapkan tahun ini, didukung ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang membuka ruang restrukturisasi hingga tiga tahun di wilayah terdampak. Selain restrukturisasi, suku bunga/marjin KUR bagi debitur terdampak diringankan menjadi 0% pada 2027 dan 3% pada 2028, dengan dukungan pagu subsidi bunga/subsidi marjin reguler.

Adapun realisasi Kredit Program hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp300,8 triliun, atau 89,2% dari plafon yang telah didistribusikan sebesar Rp337,4 triliun. Dari jumlah tersebut, 68,1% disalurkan ke sektor produksi (di luar perdagangan). Kualitas pembiayaan juga tetap terjaga, tercermin dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) sebesar 2,14% per 30 September 2026. Sebagai tulang punggung Kredit Program, KUR mencatat realisasi Rp271,3 triliun dengan jangkauan 4,2 juta debitur. Jangkauan KUR juga diperluas melalui KUR Syariah yang menyediakan pembiayaan sesuai prinsip syariah, serta KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia (KUR PMI) yang membantu membiayai proses penempatan calon pekerja migran ke luar negeri. Seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan, Pemerintah mengusulkan peningkatan target penyaluran KUR 2026 dari Rp295 triliun menjadi Rp325 triliun.

Program lainnya turut memperkuat dukungan bagi sektor produktif. Hingga 31 Oktober 2026, Kredit Program Perumahan (KPP) telah disalurkan sebesar Rp29,2 triliun kepada hampir 120 ribu debitur untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah. Kredit Alsintan dengan nilai penyaluran Rp197,8 miliar telah menjangkau 285 debitur guna mendukung penyediaan alat dan mesin pertanian modern. Sementara itu, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) senilai Rp146 miliar telah dimanfaatkan oleh 63 debitur untuk memperkuat usaha sekaligus menjaga keberlanjutan lapangan kerja.