Burden Sharing: BI Telah Beli SBN Rp234,65 Triliun untuk Tambal Defisit APBN 2020
Gubernur BI Perry Warjiyo/Ist
Bank Indonesia telah merealisasikan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp234,65 triliun sebagai bagian dari berbagai beban (burden sharing) dengan pemerintah dalam membiayai APBN tahun 2020 ini.
Ada dua Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BI dan Kementerian Keuangan terkait burden sharing. SKB pertama diteken pada 16 April 2020 dimana Bank Indonesia membeli SBN dari pasar perdana sebagai standby buyer/last resort.
Burden sharing kedua disepakati melalui SKB yang diteken pada 7 Juli 2020 dimana BI membeli SBN melalui mekanisme pembelian langsung SBN baik untuk pendanaan public goods maupun untuk non public goods di APBN.
“Kalau SKB pertama, kami sudah beli Rp51,17 triliun, ini yang melalui non competitive bidder maupn yang lain-lain. Kemudian untuk SKB kedua yang pembelian secara langsung Rp183,48 triliun sampai dengan 15 September. Sehingga secara totalnya, untuk pelaksanaan undang-undang No 2 tahun 2020 baik SKB pertama maupun SKB kedua kami telah membeli SBN itu adalah Rp234,65 triliun,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (28/9).
Perry menjelaskan untuk SKB kedua yang sudah terealisasi Rp183,48 triliun itu, untuk kepentingan public goods, pendanaan dari BI dan bebannya ditanggung sepenuhnya oleh BI. Sedangkan pemerintah tidak menanggung beban sama sekali.
Sedangkan, untuk pembiyaan yang non public goods, pemerintah dan BI berbagai beban yaitu pemerintah menanggung bunga sebesar Reserve Repo 3 bulan dikurangi 1% atau saat ini sekitar 2,7% hingga 2,8%. Sisa yang merupakan selisih dengan tingkat bunga pasar ditanggung oleh BI.
Sekedar kilas balik, burden sharing antara BI dan pemerintah dalam pembiayaan APBN tahun 2020 dilakuan untuk menutup pembiayaan utang pada APBN tahun 2020 yang sebesar Rp903,46 triliun. Dari jumlah pembiayaan utang tersebut, total pembiayaan yang beban bunganya dibagi (burden sharing) dengan Bank Indonesia adalah sebesar Rp574,39 triliun.
Dalam burden sharing ini, ada dua kategori pembiayaan yaitu pembiayaan untuk kebutuhan manfaat publik (public goods) dengan total sebesar Rp397,56 triliun. Rinciannya adalah belanja kesehatan sebesar Rp87,55 triliun; belanja perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun serta belanja padat karya dan dukungan sektoral dan pemerinatah daerah sebesar Rp106,11 triliun.
Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) atau utang untuk membiayai tiga pos belanja publik tersebut. SBN tersebut dibeli oleh Bank Indonesia melalui mekanisme private placement dengan bunga sebesar BI Reserve-Repo Rate dan bunga tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Artinya, pemerintah hanya membayar pokok utang, sementara beban bunganya 0%.
Pemerintah dan BI juga berbagi beban untuk utang yang diterbitkan pemerintah pada pos belanja untuk mendukung dunia usaha (non public goods) yaitu UMKM sebesar Rp123,46 triliun dan korporasi non UMKM sebesar Rp53,37 triliun. Untuk pos ini, beban bunganya tak ditanggung sepenuhnya oleh BI tetapi dibagi dua dengan pemerintah. Total belanja untuk pos ini adalah sebesar Rp176,83 triliun.
Ada pun beban bunga yang ditanggung pemerintah untuk pembiayaan dunia usaha ini adalah 1% dibawa reserve repo rate 3 bulan. BI menanggung selisih bunganya dengan market rate.
