Hasil Penelitian Kementerian dan Pakar: Hanya 10% BUMN Bisa Beroperasi Independen

0
505
Reporter: Yehezkiel Sitinjak

Penelitian Kementerian BUMN dan sejumlah pakar independen menyebutkan sekitar 68% dari seluruh perusahaan milik negara dianjurkan untuk konsolidasi. Kemudian, hanya 10% perusahaan milik negara yang dinilai siap untuk beroperasi secara independen.

“Apa yang kita pelajari 7 bulan ini dengan pakar independen, kenyataannya sangat menyedihkan. Hasil seperti yang sudah disebutkan. Lainnya (BUMN) tidak siap,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir lewat Instagram Live di Jakarta, Senin (13/4).

Berdasarkan hasil penelitian itu, kata Erick, pihaknya akan segera membenahi dan menguatkan sumber daya manusia (SDM). Salah satu program yang sedang dicanangkan melalui deputi SDM Kementerian BUMN talent sessions. Dari program ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan di kementerian yang cepat dan tanggap.

“Program yang kita harapkan, misalnya dari deputi SDM, bagaimana talent sessions ke depannya kita terapkan konsep dengan system learning development 70-20-10. Artinya itu blended learning antara social distance learning dengan formal learning,” kata Erick.

Adapun penguatan SDM kementerian, lanjutnya, akan berpijak pada fondasi amanah, kompetensi, harmonis, loyalitas, adaptif dan kolaborasi. Semua fondasi diistilahkan sebagai Akhlak.

Baca Juga :   Perhutani Bersinergi dengan RNI Tingkatkan Produktivitas Tebu

Harapan lainnya, kata Erick, dividen dari semua BUMN semakin besar dan kementerian bisa memperoleh 1% dari hasil deviden itu. Supaya kementerian dapat mengibarkan semangat bagi para karyawan dan pejabat di kementerian dengan memperoleh bentuk apresiasi atas tercapainya berbagai tujuan berdasarkan key performance indicator (KPI) yang telah ditentukan.

Erick berharap kementerian dapat beroperasi melalui hasil deviden tersebut sehingga kementerian tidak lagi bergantung dari Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) untuk menjalankan operasionalnya.

“Jadi kita enggak mau hanya andalkan APBN saja. Tapi kalau dividennya makin besar, 1%. kita bisa kelola, apakah buat gaji yang mayoritas, operasional kementerian. Tapi saya yakin mayoritas bukan gaji, jadi ada apresiasi, bukan hanya bulanan, tapi mungkin nanti ada tambahan-tambahan,” kata Erick.

Leave a reply

Iconomics