Indonesia Raup Transaksi Produk Turunan Sawit Rp 1,04 T di Forum Bisnis Osaka, Jepang

Indonesia meraup transaksi Rp 1,04 triliun dari penjualan produk biomassa yakni cangkang inti sawit (PKS), dan wood pellet pada forum bisnis Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Osaka, Jepang. Pada forum itu, Indonesia memanfaatkan target Jepang menjual kendaraan listrik dengan memasarkan produk sumber energi terbarukan.

“Dengan demikian, industri mobil di Jepang harus beralih ke energi terbarukan guna mendukung transisi menuju kendaraan listrik dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini tentunya merupakan peluang emas bagi Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Fajarini Puntodewi dalam keterangan resminya pada Minggu (15/6).

Produk energi terbarukan yang berasal dari turunan sawit, kata Puntodewi, meliputi PKS, tandan buah kosong (EFB), dan batang kelapa sawit atau oil palm trunk, serta wood pellet. Produk tersebut memiliki emisi gas yang rendah.

Bahkan, kata Puntodewi, setiap ton PKS yang digunakan sebagai bahan bakar di pabrik, berkontribusi menurunkan CO2 sebanyak 0,94 ton. Kecilnya kebutuhan domestik, mendorong ekspor produk itu ke luar negeri.

Kemudian, kata Puntodewi, Indonesia memproduksi PKS sekitar 14 juta ton, dan yang diekspor sebesar 35% dari ketersediaan dalam negeri. Khusus ke Jepang, Indonesia telah mengekspor PKS sebanyak 4,5 juta ton per tahun.

“Pemerintah Indonesia berkomitmen menjunjung prinsip berkelanjutan dalam perdagangan di tingkat global. Selain menunjukkan keberpihakan pemerintah pada ekonomi hijau, ini juga diharapkan bisa menjamin produksi energi terbarukan dan meningkatkan daya saing. Melalui misi dagang kali ini, kami berharap pelaku usaha Indonesia khususnya di bidang energi terbarukan makin bisa mengembangkan pasarnya,” ujar Puntodewi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (Aprebi) Dikki Akhmar menambahkan, pihaknya mendukung pemerintah untuk mengupayakan kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) produk PKS, diterima pemerintah Jepang. Juga mendorong agar sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) lebih masif lagi untuk disosialisasikan.

“Tumbuhnya kesadaran akan aspek berkelanjutan dan makin berkembangnya konsep ekonomi hijau, menjadikan banyak negara berkompetisi menghadirkan produk-produk ramah lingkungan,” kata Dikki.