Jokowi: Potensi Ekonomi Digital Perhatian Utama demi Kedaulatan Indonesia
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta PPRA LXV Tahun 2023 Lemhanas/Dokumentasi Setpres RI
Besarnya potensi ekonomi digital harus menjadi perhatian utama dalam rangka melindungi kedaulatan digital Indonesia. Terlebih pencapaian ekonomi digital Indonesia pada 2020 mencapai sebesar US$ 44 miliar dan bertambah menjadi US$ 77 miliar pada 2022.
Presiden Joko Widodo mengatakan, jumlah tersebut akan bertambah seiring seiring berjalannya waktu. Bahkan potensi ekonomi digital diperkirakan mencapai US$ 146 miliar pada 2025 dan menjadi US$ 360 miliar pada 2030.
“Artinya, Rp 5.000 triliun lebih di tahun 2030. Itu, dengan masih ada catatan,” ujar Jokowi dalam acara peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV Tahun 2023 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10).
Berdasarkan hal tersebut, kata Jokowi, kedaulatan digital harus dilindungi dengan baik. Dan, pemerintah juga terus berupaya mengatur dan memperbaiki regulasi yang bisa melindungi kedaulatan digital Indonesia.
“Jaga betul yang namanya aset digital kita, jaga betul data, informasi, akses pasar, semuanya,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, penting menjaga data, informasi, dan akses pasar agar tidak dikuasai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga perlu menjadi perhatian seluruh pihak. Apalagi Jokowi tidak ingin data-data digital di Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan yang negatif.
“Sekali lagi, data, informasi, akses pasar itu adalah emas berliannya dunia digital. Karena sekarang ini eranya AI, eranya big data analytic, eranya machine learning yang bisa memprediksi perilaku manusia dan bahkan tadi kalau sudah masuk ke politik bisa mengarahkannya hanya, sekali lagi, bermodalkan data dan informasi,” ujar Jokowi.
Dalam perhelatanperhelatan G20 di India beberapa waktu yang lalu, kata Jokowi, ada 6 negara besar yang mulai khawatir terhadap perkembangan teknologi digital. Enam negara tersebut risau dan mengaku terlambat menyiapkan regulasi yang mengatur dunia digital.
“Teknologinya, teknologi digitalnya sudah lari jauh. Ini negara besar, enam negara besar. Kita kalau enggak lincah, enggak gesit menyiapkan ini juga akan sama. Itu yang sering saya takutkan itu,” ujar Jokowi.
Karena itu, kata Jokowi, peta jalan digital Indonesia harus benar-benar disusun. Strategi dan arah yang berkaitan dengan hal itu harus disiapkan dengan detail dan taktis sehingga peta jalan Indonesia digital tidak hanya sebatas konsep dan tidak pernah dilaksanakan.
“Dan, jika ada tantangan, masalah, ya cari solusinya. Jika ada kendala, mentok, cari jalan keluarnya. Jika masih mentok, ya pelajari lagi, coba cara lain lagi, terus begitu untuk menghasilkan sebuah solusi, dan untuk menghasilkan rekomendasi, dan untuk menjalankan strategi, dan menjalankan kebijakan,” tutur Jokowi.
