Kemensos Sebut DTSEN Salah Satu Cara Perlindungan Sosial Berbasis Data

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi salah satu cara bagi pemerintah menghadirkan sistem perlindungan sosial berbasis data, yang dilakukan secara adaptif, dan inklusif.

Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial (PSDS) Kementerian Sosial (Kemensos) Laode Taufik Nuryadin mengatakan, DTSEN menjadi fondasi kebijakan sosial yang presisi, dan memastikan setiap masalah perlindungan sosial bisa diselesaikan secara adil, dan transparan.

“Data yang akurat bukan hanya alata analisasi, tetapi jembatan untuk memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dari pembangunan,” kata Laode dalam acara The Iconomics Social Business Innovation Forum 2025 di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Kamis (13/11).

Sejalan dengan itu, kata Laode, pemerintah pun terus menjalankan berbagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, salah satunya lewat program Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, agar bisa memiliki masa depan yang lebih cerah.

Selanjutnya, kata Laode, pemerintah pun berupaya meningkatkan gizi anak, dan mencegah stunting dengan program makan bergizi gratis (MBG). Ada pula cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang bertujuan untuk memperluas layanan kesehatan dasar, dan meningkatkan kesadaran hidup sehat.

“Semua program ini berjalan dengan semangat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Laode, tantangan sosial yang terjadi saat ini tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Menurut Laode, untuk menghadapi tantangan itu dibutuhkan peran dunia usaha, yang dinilai berperan strategis dalam memperkuat ketahanan sosial, dan mendorong pertumbuhan inklusif melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

“Kemensos terus memperluas kemitraan strategis melalui berbagai inisiatif, termasuk kolaborasi sosial berskala besar, yang mempertemukan berbagai pihak dalam aksi nyata. Mulai dari penanggulangan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan penyandang disabilitas, hingga penguatan pada 12 kelompok pemerlu atensi sosial,” tambah Laode.

Dalam kesempatan itu, Laode mengapresiasi penyelenggaraan Social Business Innovation Forum 2025 yang digagas The Iconomics.

“Semoga forum ini menjadi ruang lahirnya gagasan, sinergi, dan kemitraan yang membawa Indonesia maju, Indonesia yang memiliki masa depan yang semakin inklusif, tangguh, dan berkeadilan sosial,” tuturnya.