Pemerintah Bentuk Tim Khusus untuk Kaji Kebijakan Subsidi Energi agar Tepat Sasaran

Pemerintah membentuk tim khusus untuk mengkaji rencana kebijakan subsidi energi agar tepat sasaran. Kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung terhadap masyarakat.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tidak ingin subsidi energi tersebut justru menyasar kelompok yang tidak berhak menerima. “Pemerintah masih terus membahas beberapa langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran, dan ini kita lagi godok. Kebetulan kami sendiri yang ditunjuk sebagai ketua tim dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan ke Pak Presiden (Prabowo Subianto) untuk jadi materi bahan referensi keputusan presiden,” kata Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/10).

Pemerintah untuk saat ini, kata Bahlil, sedang mengkaji beberapa formula pemberian subsidi di antaranya subsidi langsung. Jika kajiannnya sudah tuntas, maka formula tersebut akan diberikan kepada Presiden Prabowo.

“Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak,” ujar Bahlil.

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran subsidi energi untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Fokus utama subsidi tahun depan tetap pada bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG).

Berdasarkan hasil rapat kerja menteri ESDM dengan Komisi VII DPR pada tanggal 27 Agustus 2024 ditetapkan volume BBM bersubsidi yang dialokasikan pada 2025 mencapai 19,41 juta kiloliter (KL). Dari jumlah itu, minyak tanah sebesar 0,52 juta KL dan minyak solar sebesar 18,89 juta KL. Sementara itu, untuk LPG 3 kg, pemerintah mengalokasikan volume sebesar 8,2 juta metrik ton.