Politics
Jokowi Tidak Bisa Dimakzulkan, Dasco: Kami Bahas Serius Perppu Ciptaker
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai Presiden Joko Widodo tidak bisa dimakzulkan karena menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 ...Kenaikan PTKP Dinilai Tidak Signifikan Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
Pemberlakuan kebijakan soal pendapatan tidak kena pajak (PTKP) yang dinaikkan menjadi 60 juta dari sebelumnya Rp 54 juta per tahun tidak signifikan ...Didiek Rachbini Soroti Kemunduran Demokrasi di Indonesia
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didiek J Rachbini menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia semakin rusak dan mengkhawatirkan. ...Golkar Ajak Lembaga Survei dan Semua Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup
Partai Golkar mengajak PDI Perjuangan mengutamakan suara rakyat ketika memilih langsung calon legislatif (caleg) lewat sistem proporsional terbuka di Pemilihan Umum (Pemilu) ...Pro Kontra Perppu Ciptaker, Sesuatu yang Wajar di Negara Demokrasi, Benarkah?
Penerbitan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinilai mampu menjadi solusi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar Teratas, Anies Baswedan Stagnan
Survei Indikator Politik Indonesia menemukan 3 nama menduduki posisi teratas dari 10 orang yang disurvei terkait dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketiga ...Anggota Komisi III Ini Nilai Kemenkumham Langgar UU ASN Usulkan Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi
Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto menilai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menabrak aturan dengan mengusulkan seorang non-aparatur sipil negara (ASN) untuk ...8 Fraksi Siap Kawal Sistem Proporsional Terbuka, Tinggalkan PDI Perjuangan Sendiri
Mayoritas fraksi di DPR menolak wacana sistem proporsional tertutup dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang (UU) tentang ...Ketum PBNU: Sistem Proporsional Tertutup Mengarah ke Sistem Demokrasi Terpimpin
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai sistem proporsional tertutup dapat mengurangi hak pemilih dalam menentukan secara langsung calon legislatif (caleg). Dengan menggunakan ...Anggota Komisi VII Ini Kritik Royalti 0% Hilirisasi Batu Bara di Perppu Ciptaker
Kebijakan pemerintah menggratiskan royalti hilirisasi batu bara dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinilai tidak ...