Pemerintah Tunda Luncurkan Layanan Pengaduan Masyarakat dan Dunia Usaha Satgas P2SP

Pemerintah batal meluncurkan Layanan Pengaduan Masyarakat dan Dunia Usaha Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Awalnya, launching layanan tersebut akan diselenggarakan pada Senin, 15 Desember 2025 pukul 16.00 WIB.

Satgas P2SP dibentuk untuk memastikan program prioritas berjalan selaras, terukur, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas pada 15 September 2025 dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada 22 September 2025.

Sejak pertengahan Oktober 2025, beragam upaya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) terkait telah dilaksanakan untuk memastikan kesiapan struktur, mekanisme kerja, serta arah kebijakan Satgas P2SP agar dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi.

“Langkah awal pembentukan Satgas P2SP menjadi fondasi penting dalam memperkuat koordinasi pelaksanaan program strategis nasional. Melalui koordinasi yang intensif sejak tahap awal, pemerintah memastikan setiap elemen pendukung telah siap menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya,” kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto pada akhir Oktober silam.

Satgas P2SP memiliki tugas utama antara lain mempercepat realisasi anggaran; menyelesaikan hambatan (debottlenecking); percepatan regulasi dengan mempercepat penyelesaian aturan turunan dan penguatan hukum pendukung program; monitoring dan evaluasi kinerja program strategis secara terintegrasi melalui dashboard digital; dan menerima pengaduan dengan menjadi saluran untuk menerima aduan dari masyarakat dan pelaku bisnis terkait kendala program.

Satgas P2SP terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah. Pokja II berperan dalam mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala (debottlenecking). Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.