Senada dengan Kapolri, Praktisi Hukum Ceko Tolak Polri di Bawah Kementerian
Tangkapan layar, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo/Iconomics
Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian menuai kritik. Praktisi hukum dan politik, Cecep Handoko, S.H atau yang disapa Ceko menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan tersebut.
Ceko menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah koordinasi Presiden merupakan amanat reformasi yang krusial untuk menjaga netralitas dan profesionalisme institusi.
“Penolakan Kapolri adalah sikap kenegaraan yang benar dan konstitusional. Menempatkan Polri di bawah kementerian justru berbahaya bagi demokrasi karena membuka celah intervensi politik dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Ceko di Jakarta, Selasa (27/01/2026).
Potensi Dualisme Komando
Menurut Ceko, perubahan struktur ini berisiko menciptakan fenomena “matahari kembar” atau dualisme komando. Kondisi tersebut dinilai dapat merusak sistem pemerintahan serta melemahkan otoritas Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.
Ia menekankan bahwa sebagai alat negara, Polri tidak boleh dijadikan instrumen kepentingan politik praktis maupun subordinasi birokrasi kementerian.
”Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan politik. Karena itu, pertanggungjawabannya harus langsung kepada Presiden,” lanjutnya.
Ceko memperingatkan bahwa jika wacana ini direalisasikan, terdapat risiko besar hukum akan tunduk pada kepentingan politik. Hal ini dikhawatirkan dapat mengubah wajah Indonesia dari negara hukum (rechtstaat) menjadi negara kekuasaan (machtstaat).
”Ini bukan sekadar isu kelembagaan, tapi menyangkut stabilitas negara. Jika Polri ditarik ke bawah kementerian, rakyat yang akan dirugikan karena independensi penegakan hukum bakal tergerus,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Ceko mengajak masyarakat sipil dan akademisi untuk mengawal independensi Polri. Ia menilai langkah Kapolri saat ini bukan demi kepentingan jabatan, melainkan demi menjaga arah demokrasi bangsa agar tetap pada jalurnya.
