Anggota DPR Non Aktif Masih Terima Gaji Jadi Sorotan, Bagaimana Fraksi NasDem Menyikapinya?

Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengambil langkah tegas dengan meminta penghentian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi dua anggotanya yang baru saja dinonaktifkan, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari keputusan partai yang menonaktifkan keduanya per 1 September 2025.

Ketua Fraksi NasDem, Viktor Laiskodat menyatakan bahwa permintaan ini adalah bagian dari upaya partai untuk menegakkan integritas dan mekanisme internal secara transparan.

“Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan,” ujar Viktor kepada wartawan, Rabu (03/09/2025).

Saat ini, status keanggotaan kedua politikus tersebut sedang diproses oleh Mahkamah Partai NasDem. Putusan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Partai bersifat final dan tidak dapat digugat.

Sorotan Publik terhadap Gaji Anggota Dinonaktifkan

Langkah NasDem ini muncul di tengah sorotan publik terhadap anggota DPR yang dinonaktifkan, namun masih menerima gaji.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengungkapkan bahwa secara teknis, anggota yang dinonaktifkan oleh partainya tetap menerima gaji karena pelaksanaan anggaran sudah ditetapkan.

Selain Sahroni dan Nafa, beberapa nama lain juga dinonaktifkan oleh partainya masing-masing, antara lain Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta Adies Kadir dari Fraksi Golkar.

Keputusan NasDem ini menjadi preseden penting dalam upaya partai politik untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan para anggotanya tunduk pada mekanisme internal, terutama di tengah desakan publik untuk perbaikan integritas di lembaga legislatif.