Pemerintah Anggarkan Rp900 Miliar untuk Perbaiki Fasilitas Publik yang Rusak Diamuk Massa
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan perbaikan fasilitas umum yang terimbas kerusuhan beberapa hari lalu akan diselesaikan paling lama 6 bulan.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pendataan kerusakan telah selesai dilakukan dan hasilnya telah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden. Proses perbaikan akan dibagi berdasarkan tiga kriteria kerusakan, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.
“Kalau ringan, kurang dari satu minggu harus sudah selesai. Misalnya kaca-kaca pecah. Kalau sedang, mungkin bisa 3-4 bulan, dan kalau susah sampai berat, ya mungkin sekitar 6 bulanan,” kata Menteri Dody dalam keterangannya.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran yang tidak sedikit. “Ini kondisi tanggap darurat, kami anggarkan untuk perbaikan fasilitas publik di seluruh Indonesia sekitar Rp900 miliar. Diutamakan Jakarta dulu sebagai pusat pemerintahan,” kata Menteri Dody.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat total 74 fasilitas umum yang terdampak, dengan rincian 21 fasilitas rusak ringan, 18 rusak sedang, dan 35 rusak berat.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, prioritas utama perbaikan adalah fasilitas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Fasilitas tersebut mencakup jalan tol, halte, gedung perkantoran pemerintah, serta sarana pemerintahan lainnya di daerah.
Langkah cepat Kementerian PU ini diharapkan mampu mengembalikan aktivitas masyarakat serta berdampak positif pada layanan publik dan pergerakan ekonomi.
