Panggung Baru untuk Buruh: Dewan Setingkat Kementerian Segera Diumumkan!
Tangkapan layar, Presiden Partai Buruh Said Iqbal/Iconomics
Presiden Prabowo Subianto tampaknya serius ingin mengukir sejarah baru dalam hubungan pemerintah dan buruh. Setelah pertemuannya dengan para pemimpin serikat pekerja di Istana pada Senin (01/09/2025), Presiden siap mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN).
Yang menariknya, dewan ini akan memiliki kedudukan setara dengan kementerian atau lembaga negara. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea menjelaskan bahwa DKBN akan menjadi garda terdepan dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan PHK, sebuah langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional yang membentuk Satgas PHK nantinya,” tegas Andi Gani kepada wartawan, Senin (02/09/2025).
Enam tokoh buruh telah disiapkan untuk mengisi posisi strategis di DKBN ini. Namun, ada satu twist menarik. Andi Gani dan Said Iqbal, Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), secara tegas menolak jabatan setingkat menteri di calon lembaga baru tersebut.
“Kami tidak mencari jabatan, cukup kami berbakti kepada negara, tidak perlu digaji. Jadi semacam forum saja,” kata mereka.
Said Iqbal menambahkan para pemimpin serikat buruh bersedia menjadi penasihat, tetapi bukan pejabat negara. DKBN akan menjadi sebuah forum yang punya wewenang berkoordinasi langsung dengan para menteri.
Langkah ini bukan sekadar wacana. Said Iqbal mengungkapkan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) yang menjadi payung hukum DKBN sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo.
Pengumuman resminya diperkirakan akan disampaikan dalam satu hingga dua minggu ke depan. Hal ini menandakan era baru di mana suara buruh benar-benar mendapat posisi strategis dalam pengambilan keputusan pemerintah.
