Karhutla Sebabkan Krisis Kesehatan, Waka Komisi IX DPR Desak Pemerintah Siapkan Clean Air Shelters bagi Warga Terdampak

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mendesak pemerintah untuk menyiapkan tempat penampungan dengan udara bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini menyusul kondisi karhutla di sejumlah wilayah yang sangat parah, khususnya Kalimantan.

“Pemerintah harus segera menyediakan Clean Air Shelters, atau ruang perlindungan udara bersih,” kata Charles Honoris pada Jumat (16/10).

Charles menyoroti laporan terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengungkap sebanyak 283 ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) terjadi di 7 provinsi terdampak karhutla, dan lebih dari 63 ribu kasus terjadi pada balita. Sementara di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indeks Standar Pencemar Udara bahkan dilaporkan sempat menembus angka 4.000.

“Padahal, angka 300 saja sudah masuk kategori berbahaya! Ini bukan lagi sekadar bencana Karhutla. Ini sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat!” kata Charles.

Di media sosial, banyak laporan media dan masyarakat yang menampilkan kondisi tempat tinggal mereka sangat parah terdampak karhutla. Bahkan asap pekat karhutla di beberapa daerah di Kalteng menyebabkan langit menjadi berwarna kuning.

Tak sedikit juga warga terdampak yang memperlihatkan karhutla menyebabkan anak-anak mereka menderita sesak napas, hingga ada yang batuk keluar darah. Charles mengingatkan, dampak karhutla di banyak daerah sudah sangat signifikan.

“Bahkan rumah sendiri pun belum tentu bisa melindungi masyarakat dari paparan asap. Partikel PM2.5 dari asap kebakaran dapat masuk melalui celah pintu, jendela, dan ventilasi. Di luar rumah menghirup asap. Di dalam rumah pun masih terpapar. Lalu ke mana rakyat harus berlindung?” tutur politisi PDI Perjuangan itu.

Oleh karenanya, Charles mendesak pemerintah untuk menyiapkan ruang aman bagi kelompok masyarakat terdampak karhutla. Menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan bangunan atau fasilitas yang sudah tersedia.

“Kita tidak harus membangun gedung baru. Sekolah, kantor pemerintah, dan fasilitas publik bisa dimanfaatkan sebagai tempat berlindung, dilengkapi penyaring udara HEPA (High-Efficiency Particulate Air) untuk mengurangi paparan asap,” jelas Charles.

Pimpinan Komisi Kesehatan DPR itu menyebut, fasilitas ini bisa difungsikan sebagai tempat pengungsian sementara. Terutama bagi masyarakat dari kelompok rentan atau keluarga dengan balita, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan.

“Di sejumlah negara yang telah menghadapi kebakaran hutan besar, fasilitas publik telah dimanfaatkan sebagai ruang perlindungan bersih bagi masyarakat yang terdampak kabut asap,” ujarnya.

“Artinya, perlindungan kesehatan tidak harus menunggu sampai api padam!” kata Charles.

Charles menambahkan, penanganan Karhutla seharusnya berjalan secara terpadu dan berkesinambungan dengan dampak yang ditimbulkan, dalam hal ini krisis kesehatan yang dialami masyarakat akibat karhutla berkepanjangan.

“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya,” ujar Legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut.

Charles menyatakan, Clean Air Shelters adalah sebuah dukungan yang wajib diberikan pemerintah kepada masyarakat korban karhutla dan dampak asapnya.

Untuk itu, Charles kembali mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera memperbanyak Clean Air Shelters, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

“Manfaatkan fasilitas yang tersedia. Pastikan penyaring udaranya berfungsi, kualitas udara dipantau, dan aksesnya gratis!” ujar Charles.

“Pemerintah sepertinya tidak bisa menjamin kapan api akan padam. Tetapi Pemerintah punya kewajiban untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung!” katanya.