Komisi I DPR Minta Pemerintah Perhatikan Protes Negara Tetangga Terkait Karhutla: Tak Perlu Defensif

Anggota Komisi I DPR, Junico Siahaan meminta pemerintah untuk memperhatikan protes negara tetangga yang terkena imbas kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dari Indonesia. Protes masyarakat negara tetangga diminta disikapi dengan rendah hati, bukan justru dengan sikap defensif.

“Bahwa adanya protes dari masyarakat negara tetangga itu merupakan hal yang sangat wajar. Karhutla tidak terjadi di negara mereka melainkan di Indonesia, tapi mereka ikut merasakan imbasnya,” kata Junico Siahaan pada Selasa (20/10).

Seperti diketahui, media sosial diramaikan berbagai protes dari warga negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang terkena dampak kabut asap Karhutla Indonesia. Bahkan Malaysia sampai meliburkan kegiatan sekolah akibat kabut asap pekat ikut melanda wilayah mereka.

Otoritas negara-negara Asean juga secara terbuka meminta pertanggungjawaban Indonesia untuk mengatasi kabut asap karhutla, salah satunya datang dari anggota parlemen Malaysia. Protes negara tetangga pun semakin besar saat adanya tanggapan membela diri dari pejabat Indonesia.

Terkait hal ini, Junico menilai seharusnya pemerintah bisa lebih bijaksana mengingat persoalan Karhutla sudah menjadi bencana tahunan yang kerap dirasakan masyarakat negara tetangga.

“Dalam konteks dampak karhutla, jelas pemicunya adalah kejadian di Indonesia yang belum mampu diatasi sampai menyebabkan warga negara tetangga ikut merasakan kabut asapnya. Apalagi tahun ini Karhutla sangat parah dan berlangsung lama,” jelas pria yang akrab disapa Nico Siahaan itu.

“Pemerintah seharusnya menanggapi dengan rendah hati, bukan malah defensif. Lakukan upaya diplomasi yang bersahabat. Saat kita salah, tundukkan kepala dan meminta maaf. Itu jauh lebih terhormat,” ujar Nico.

Menurut Nico, meluasnya dampak kabut asap karhutla ke negara tetangga memerlukan diplomasi yang aktif dan berorientasi pada penyelesaian.

“Pemerintah perlu menggunakan kerja sama kawasan untuk memperkuat penanganan Karhutla di Indonesia sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di negara yang terdampak,” kata Nico.

Nico pun menyoroti langkah pemerintah Singapura yang memberi peringatan untuk 7 perusahaan Indonesia yang dianggap bertanggung jawab terkait karhutla di Indonesia hingga membuat asap menyelimuti negeri Singa. Singapura juga telah menawarkan bantuan kepada Indonesia.

“Perkembangan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi resmi yang memperjelas kebutuhan, pertukaran informasi, dan bentuk kerja sama yang dapat dijalankan,” ujar Nico.

Selain itu, Nico menyinggung soal rencana negara-negara Asean untuk membahas penanganan kabut asap lintas batas yang menyelimuti sebagian kawasan dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri pada November 2026, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean. Filipina selaku ketua Asean menyatakan isu tersebut masuk dalam agenda pembahasan.

“Masalah karhutla Indonesia sebenarnya bukan cuma jadi perhatian Asean, tapi juga sudah jadi sorotan dunia. Berbagai tajuk dan pemberitaan media internasional sudah mengkritik bagaimana ketidakmampuan Indonesia mengatasi Karhutla,” kata Nico.

“Masalah lingkungan sangat sensitif karena merupakan agenda global. Dan karena Karhutla, tingkat kepercayaan luar negeri ke Indonesia merosot tajam,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Untuk itu, Nico mendorong Kementerian Luar Negeri menyelaraskan komunikasi diplomatik dengan instansi pengampu penanganan. Penjelasan kepada mitra kawasan mengenai penanganan karhutla perlu memuat perkembangan yang telah diverifikasi, kendala yang masih dihadapi, serta dukungan yang dapat memperkuat kemampuan nasional.

“Kerja sama kawasan perlu menghasilkan manfaat yang dapat digunakan di lapangan. Pemerintah perlu memperjelas kebutuhan Indonesia dan memastikan setiap dukungan memiliki tujuan serta mekanisme pelaksanaan yang jelas,” ujar Nico.

Mengenai bantuan yang ditawarkan negara tetangga, anggota Komisi Hubungan Internasional DPR itu meminta pemerintah memperhatikan kesesuaian kebutuhan, kesiapan pengerahan, keselamatan, dan kemampuan untuk terhubung dengan operasi yang berjalan. Nico pun menilai pertukaran informasi juga diperlukan ketika suatu negara melakukan penyelidikan terhadap perusahaan.

“Pemerintah juga perlu memperhatikan aspirasi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil yang disampaikan ke organisasi internasional karena merasa di dalam negeri tidak didengar,” tambah Nico.

Adapun Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (Sema UGM) mengirimkan surat terbuka kepada Sekretaris Jenderal Asean, Kao Kim Hourn terkait krisis Karhutla di Kalimantan, Sumatra, Papua, yang berdampak pada negara-negara tetangga.

Sema UGM menjelaskan, dasar pengiriman surat itu tak lain adalah bencana karhutla yang telah berlangsung berbulan-bulan. Efeknya, mengganggu pendidikan anak-anak, mengancam kesehatan masyarakat, dan mamaksa warga memperjuangkan sendiri haknya atas udara bersih.

Selain itu, aksi seorang dosen UGM yang berorasi di Bangkok di sela pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF beberapa hari lalu juga viral di media sosial. Dosen tersebut menyoroti peran institusi finansial global di balik krisis karhutla di Indonesia.

Menurut Nico, kegelisahan masyarakat dari berbagai kalangan sipil harus diperhatikan. Apalagi kegelisahan tersebut sampai disalurkan melalui forum-forum internasional.

“Hal ini seharusnya menjadi evaluasi bagi Negara. Jika sampai masyarakatnya mengadu ke organisasi luar, artinya mereka merasa tidak didengar di dalam negeri,” kata Nico.