Komisi IV Minta KLHK Tingkatkan Pagu Anggaran Program Berbasis Masyarakat

Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meningkatkan pagu anggaran program berbasis masyarakat setidaknya 40% pada 2023. Tujuan peningkatan pagu anggaran tersebut meningkatkan kuantitas program berbasis masyarakat yang sudah ada sebelumnya.

“Untuk membangun taman-taman keanekaragaman hayati (kehati) di daerah, dalam rangka mendukung program pemulihan lahan dan mitigasi perubahan iklim,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Rusdi Masse Mappasessu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9).

Rusdi menuturkan, pihaknya menerima penjelasan soal pagu anggaran KLHK dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2023 senilai Rp 1,9 triliun. Selanjutnya, Komisi IV akan membahas lebih lanjut bersama eselon I KLHK serta kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

“Untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing eselon I pada rapat dengar pendapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Rusdi.

Menurut Rusdi, pihaknya juga mendengarkan penjelasan soal pagu indikatif dana alokasi khusus (DAK) KLHK pada 2023 senilai Rp 186,9 miliar. Rincian anggaran DAK itu untuk pagu fisik 2023 bidang kehutanan untuk mendukung pengembangan food estate senilai Rp 32 miliar, dan bidang lingkungan hidup untuk mendukung tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas senilai Rp 154,9 miliar.

Selanjutnya, kata Rusdi, pihaknya mendorong KLHK terus meningkatkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan, baik yang berjalan maupun yang tertunggak. Soal PNBP ini, KLHK perlu memanfaatkan alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan program yang bersifat pencegahan operasi pengamanan, serta penindakan terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

“Komisi IV meminta KLHK untuk mendorong penambahan menu dan lokasi dalam DAK KLHK untuk mendukung kegiatan pengelolaan sampah, limbah, pemulihan lingkungan hidup, taman kehati, serta berbagai masukan dari Komisi IV DPR,” kata Rusdi.

Menanggapi hal itu, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengucapkan terima kasih atas dukungan dan persetujuan anggota dan pimpinan Komisi IV karena dukungannya kepada kementerian ketika menjalankan setiap program untuk memenuhi kepentingan masyarakat Indonesia.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, bimbingan, dan dorongan yang konstruktif bagi peningkatan kinerja KLHK untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih pimpinan, dan bapak ibu anggota yang kami hormati,” kata Siti.