Komisi XI DPR Sedang Merancang Aturan soal Pemerintah yang Menjamin Polis Asuransi

Komisi XI DPR berencana mengeluarkan peraturan pemberian jaminan atau garansi yang diberikan pemerintah kepada polis asuransi. Langkah tersebut sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi dalam negeri.

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun mengatakan, permasalahan sektor jasa keuangan tidak hanya terjadi dari sisi literasi. Ada terdapat banyak faktor yang harus dibenahi DPR dan pemerintah, agar industri perbankan, dan keuangan lebih baik lagi.

“Kita rencanakan tahun 2028, polis asuransi kita berikan penjaminan. Supaya masyarakat yakin ketika membeli produk asuransi, bahwa produk asuransi yang mereka beli itu digaransi negara,” kata Misbakhun dalam acara IndonesiaRe International Conference 2025 di Jakarta, Selasa (22/7).

Dari sisi operasional, kata Misbakhun, DPR pun mendorong pemerintah untuk memperkuat struktur permodalan asuransi. Sebab, tanpa permodalan yang kuat, industri asuransi nasional akan mengalami tantangan yang semakin kompleks, seiring dengan dinamika, dan perkembangan yang terjadi.

“Bagaimana negara hadir mengatasi berbagai permasalahan. Kita tahu saat ini permasalahan yang dialami Askrindo, yang dialami Jasindo, belum lagi Jamkrindo. Kita punya Askrindo, reasuransi punya, tapi seberapa kuat mereka? Sehingga memberikan tekanan yang lain terhadap transaksi berjalan kita. Transaksi jasa (keuangan) kita mengalami defisit,” ujar Misbakhun.

Karena itu, kata Misbakhun, pemerintah perlu mengintervensi, dan hadir dalam mengatasi persoalan tersebut, sehingga penting mengapresiasi langkah, serta kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal itu. Meski demikian, masih ada permasalahan yang harus diselesaikan secara fundamental, dari sisi hilir hingga ke hulu.

“Pemerintah sudah melakukan proses pengaturan afirmasi yang luar biasa. Tetapi sektor keuangan sangat fundamental, ketika kita bicara hilirisasi, ini juga harus kita tuntaskan. Karena di sini kedaulatan keuangan akan diukur,” katanya.