Meski Bukan Kewenangannya, OJK Akan Koordinasi dengan Bappebti soal Binary Option
Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin/Iconomics
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta berkoordinasi dengan Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan untuk memberantas wadah binary option berbasis ponzi atau multi level marketing (MLM). Tujuannya agar tidak banyak lagi korban yang terjerumus pada investasi ilegal ini.
Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mengatakan, meski hal tersebut menjadi kewenangan Bappebti, kasus itu berada di wilayah abu-abu sehingga OJK berwenang mengambil tindakan. Soalnya transaksi keuangan dengan efek berada di ranah OJK.
“Sementara komoditasnya berada pada domain Bappebti. Jadi artinya OJK turut berwenang dalam pemberantasan wadah ini terutama yang ilegal,” ujar Puteri.
Menurut Puteri, publik saat ini sudah mulai ramai membicarakan wadah yang dinilai berkedok sebagai trading walau kenyataannya merugikan masyarakat. Soalnya banyak yang menyebut judi daring berkedok trading daring karena pengguna tidak melakukan jual beli.
“Hanya menebak atau memprediksi pergerakan harga suatu jenis aset dalam jangka waktu tertentu, dan memang banyak sekali masyarakat kita yang sudah menjadi korban dan mereka itu tergiur karena keuntungan besar dengan cara cepat ditawarkan oleh para afiliator. Ternyata yang terjadi justru mengalami kerugian yang sangat besar,” kata Puteri.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pihaknya menilai masyarakat belum memahami produk-produk yang tidak sepenuhnya di bawah pengawasan lembaganya. Karena itu, OJK akan menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindak wadah-wadah yang dinilai merugikan masyarakat.
“Di samping itu, juga banyak produk-produk yang lain yang tidak jelas, kadang-kadang produknya seperti tebak-tebakan MLM tidak jelas produknya ini. Tapi, ini OJK fokus akan kita pelajari bersama dengan lembaga terkait untuk bagaimana ke depannya,” kata Wimboh.
