Tag: BPN
Respons Menteri Nusron Wahid Jawab Dugaan Korupsi di Kementerian ATR/BPN
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid akhirnya buka suara mengenai penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait ...KPK Sita Dokumen SHGB dan Keuangan Summarecon
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti dari kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur. Barang bukti itu mulai dari ...Mardani DPR Minta Kasus Suap Urus HGB Dibongkar Tuntas: ATR/BPN Jangan Jadi Mafia Izin Tanah
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mendesak KPK membongkar seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan ...Empat Orang Kepercayaan Menteri Nusron Terseret Dugaan Suap HGB Summarecon, KPK Sita Rp106,3 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta penting di balik operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di ...KPK Tahan 8 Tersangka OTT ATR/BPN, Diduga Ada Orang Kepercayaan Nusron Wahid
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan ...Selain Anak Buah Menteri Nusron, Presdir Summarecon Terseret OTT KPK
Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyeret petinggi PT Summarecon ...KPK Amankan Fahd Arafiq dan Eks Bupati Kebumen dalam OTT ATR/BPN, Sita Uang Ratusan Miliar ...
Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyeret sejumlah nama, termasuk ...OTT KPK di ATR/BPN: Dirjen hingga Dua Kepala Kantah Ditangkap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 17 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan ...Ada Potensi Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU Minta Kementerian ATR Batalkan Rencana Pembatasan Penyedia Internet ...
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merekomendasikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mencabut surat dari Kepala Pusat Data dan ...Anggota Komisi II DPR Usulkan Pembentukan Pansus untuk Usut Dalang Pagar Laut
Komisi II DPR menilai keberadaan pagar laut di kawasan Tangerang, Banten sudah meresahkan dan membuat kegaduhan di publik. Sehingga, Komisi II mengusulkan ...
