Tag: DPR
Dapat PMN Rp 5 T, PLN Diminta Paparkan Programnya Secara Detail
PT PLN (Persero) diminta untuk membuat paparan mendetail mengenai perencanaan atas penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 5 triliun pada 2021. PMN ...Kemenkeu Usul Kenaikan Pagu Anggaran Senilai Rp 938,25 Miliar di 2021
Kementerian Keuangan mengusulkan pagu anggaran untuk 2021 senilai Rp 43,3 triliun kepada Komisi XI DPR. Anggaran tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 938,25 ...Dirut Jiwasraya: Restrukturisasi Besar-Besaran Solusi Selamatkan Polis
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan merestrukturisasi perusahaan secara dan produknya secara keseluruhan. Upaya ini disebut menjadi solusi untuk menyelamatkan pemegang polis (nasabah) ...Menguji Pernyataan Jampidsus vs Benny Tjokro soal Saham Jiwasraya di Group Bakrie
Kejaksaan Agung memastikan akan memeriksa siapapun termasuk Group Bakrie yang terkait dengan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Terlebih Kejaksaan Agung ...Anggota Fraksi PDIP Soroti Kinerja Hutama Karya di Masa Covid-19
BUMN Karya disoroti kemampuannya untuk menjalankan penugasan dari pemerintah dalam hal pembangunan. Sorotan ini muncul lantaran beberapa ahli dan mantan menteri BUMN ...Pemerintah Diimbau Segera Kaji Secara Serius Pembentukan LPP Asuransi
Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mendesak pemerintah untuk mengkaji pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) secara serius. Karena itu, pemerintah diminta ...Perlunya RUU Penjaminan Polis dan Langkah OJK untuk WanaArtha dan Kresna Life
Anggota Komisi XI DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegakkan aturan terhadap 2 perusahaan asuransi yang menunda pembayaran dana nasabah yang telah ...Soal WanaArtha dan Kresna Life: Lembaga Penjamin Polis Jadi Prioritas DPR
PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau WanaArtha Life dan PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) mengaku dalam kondisi kahar (force majeur) karena ...Penanganan Likuiditas Perbankan Kewenangan KSSK bukan Himbara
Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diminta tidak mengurusi masalah likuiditas perbankan. Selain bertentangan dengan Undang Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang ...Komisi VI Akan Panggil Kemenkop dan Indosurya soal Gagal Bayar Dana Nasabah
Komisi VI DPR akan menindaklanjuti laporan nasabah dan karyawan terkait kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta sekitar Rp 10 ...
