Tag: DPR
Pemerintah Diminta Segera Ajukan Revisi APBN 2020
Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Perdagangan Rachmat Gobel meminta pemerintah segera mengajukan revisi atau perubahan APBN 2020. Revisi tersebut untuk ...Kementerian BUMN Prioritaskan Penjualan Aset Jiwasraya ke Holding Asuransi
Kementerian BUMN sedang mengusulkan penjualan aset-aset PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ke DPR untuk menalangi dana nasabah yang telah jatuh tempo. Penjualan aset ...Ketua Komisi VI: BUMN Kita Belum Mampu Jadi Pemain Global
Badan usaha milik negara (BUMN) diminta mampu menjadi pemain dan bersaing di tingkat global. Sebab, kenyataannya, BUMN Indonesia masih ketinggalan bila dibandingkan ...Benny Tjokro: BPK dan Kejagung Jangan Korbankan Hanson demi Orang Lain
Kejaksaan Agung berencana memasang papan pemberitahuan sebagai tanda penyitaan sejumlah aset tanah Benny Tjokrosaputro, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi ...Anggota Komisi VI: Holding BUMN Asuransi Seharusnya Bernilai Tambah
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang menyusun peraturan pemerintah (PP) membentuk holding perasuransian dan penjaminan. Targetnya PP tersebut akan selesai pada ...Kasus Jiwasraya, Penyelesaian Nasib Nasabah Harus Jadi Prioritas
Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin mendesak setiap pihak termasuk Kejaksaan Agung untuk mengutamakan nasabah dalam penyelesaian kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya ...Anggota Komisi VI: Buka Blokir Rekening Efek Bila Tak Terkait Jiwasraya
Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin mengingatkan Kejaksaan Agung agar menggunakan asas kehati-hatian dalam proses penegakan hukum dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). ...Anggota Komisi XI: Nasabah Harus Jadi Prioritas Dalam Proses Hukum Jiwasraya
Pemblokiran sekitar 800 rekening efek karena diduga terkait dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan kini berdampak terhadap beberapa perusahaan sekuritas dan ...Kasus Jiwasraya: Konspirasi Perusahaan Sekuritas dan Manajer Investasi
Dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai karena adanya konspirasi permainan saham. Itu tampak pada kepemilikan instrumen investasi yang bernilai 70% dan ...Meski Bukan Segala-galanya, Kadin Dukung Omnibus Law Perpajakan
Draf Rancangan Undang Undang Omnibus Law Perpajakan telah disampaikan kepada DPR dan kini sudah berada di Badan Legislatif. Meski begitu, belum ada ...
