Tag: Jaminan
Perkosmi: 56% Produk Kosmetik Kita Bersertifikat Halal
Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) menyebut ada sekitar 56% produk kosmetik yang memiliki sertifikat halal. Sementara, implementasi wajib sertifikat halal untuk industri ...Direktorat JPH Kemenag Siap Dukung dan Berkolaborasi Perkuat Ekosistem Halal Indonesia
Direktorat Jaminan Produk Halal (JPH) Kementerian Agama (Kemenag) berperan aktif mendukung, dan berkolaborasi menguatkan ekosistem halal di Indonesia. Kendati Badan Penyelenggara Jaminan ...Taspen Salurkan Manfaat JKM kepada Keluarga Korban Banjir di Aceh Tamiang
PT Taspen (Persero) menyalurkan manfaat jaminan kematian (JKM) kepada keluarga Dea Alfionika, yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Badan Gizi ...Kemenaker Jamin Buruh Sritex Dapat Hak-Hak Normatif Termasuk Manfaat Jaminan Sosial Pasca-PHK
Pemerintah memastikan para pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) akan dipekerjakan kembali dalam 2 minggu ke depan. Juga menjamin agar Sritex ...Pendanaan IP Dinilai Mampu Perkuat Sektor Ekonomi Kreatif, DPR Siap Dukung Lewat Regulasi
Pendanaan intellectual property (IP) dinilai bisa menjadi landasan utama dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan pendanaan IP, aset kekayaan intelektual ...Kemenkes Belum Bisa Pastikan Perpres soal Jamkes Akan Berpengaruh pada Tarif Iuran BPJS Kesehatan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum bisa memastikan penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan, akan mempengaruhi tarif dari iuran ...Anggota Komisi VI Ini Laporkan Keluhan Nasabah soal KUR, Begini Jawaban Dirut BRI
Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta mengungkapkan beberapa keluhan dari nasabah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Dari beberapa laporan yang masuk, ...Hartadinata Abadi Luncurkan Layanan Gadai Syariah di Jawa Barat dan Jawa Timur
PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) melalui anak usahanya PT Gemilang Hartadinata Abadi meluncurkan layanan gadai syariah di 2 provinsi yakni Jawa Barat ...Komisi IX Minta Kemenaker untuk Percepat Regulasi Jaminan Sosial kepada PMI
Komisi IX DPR mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempercepat implementasi regulasi jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Kemenaker juga perlu memperbaiki tata ...Permenaker Baru soal Jaminan Sosial Beri 3 Manfaat ke PMI
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI). Permenaker ...
