Tag: Komisi II
Komisi II Desak Kemendagri Selesaikan Sengketa Segmen Batas
Komisi II DPR mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelesaikan sengketa segmen batas daerah. Soalnya, laporan yang diterima Komisi II sebanyak 31 segmen ...DPR Setujui RUU Ini dan Papua Barat Daya Sah Jadi Provinsi ke-38 di RI
DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disahkan menjadi UU. Persetujuan dilakukan dalam sidang paripurna DPR pada Kamis ...Komisi II DPR Bersama Pihak Terkait Setujui 2 Rancangan Perbawaslu
Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan ...Anggota Komisi II DPR Minta Masyarakat Aktif Dukung Pemilu 2024, Ini Alasannya
Masyarakat diminta berperan aktif dan mendukung kesuksesan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti. Ini dinilai penting karena berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion ...Komisi II Setujui Anggaran Kementerian ATR/BPN dan Penambahannya untuk 2023
Komisi II DPR menyetujui anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebesar Rp 7,5 untuk 2023. Komisi II juga menyetujui ...Komisi II DPR Setujui 6 Poin Rancangan Perbawaslu, Apa Saja?
Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menyetujui rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) ...Musim Peretasan, Wakil Ketua Komisi II Ingatkan soal Keamanan Siber Pemilu 2024
Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal meminta penyelenggara pemiluhan umum (pemilu) untuk mewaspadai ancaman keamanan siber soal data pemilih di 2024. Apalagi ...Komisi II dan Kementerian ATR/BPN Terus Berupaya Berantas Praktik Mafia Tanah
Komisi II DPR dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya memberantas praktik-praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat dan ...Kementerian ATR/BPN Janji Tindak Tegas dan Gebuk Mafia Tanah
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menindak tegas mafia tanah yang ada dalam sistem pertanahan yang ada di ...Perlu Bentuk Pansus di DPR soal Kebijakan Penghapusan Tenaga Kerja Non-ASN
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana penghapusan tenaga kerja non-aparatur sipil negara (ASN) ...
