Komisi II DPR Bersama Pihak Terkait Setujui 2 Rancangan Perbawaslu
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Dokumentasi DPR
Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menyetujui 2 rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu).
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, dengan memperhatikan saran dan masukan anggota Komisi II, Kemendagri, KPU, dan DKPP, rancangan Perbawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum akan dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat berikutnya.
“Karena rancangan Perbawaslu ini tidak terlalu banyak persoalan, termasuk tadi soal pengawasan partisipatif dan juga tentang penguatan pemilihan umum yang tidak terlalu jauh berubah. Sementara untuk Perbawaslu tentang Gakkumdu ini saya kira kita memang perlu diskusikan lagi,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11).
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam paparannya mengatakan, terdapat 3 rancangan Perbawaslu yaitu, pertama rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Partisipatif di mana ini merupakan peraturan Bawaslu yang baru. Kedua, perubahan Perbawaslu tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum.
Terakhir, kata Rahmat, rancangan Perbawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Terkait rancangan Perbawaslu tentang Gakkumdu, Bawaslu telah berbicara dengan pihak kejaksaan dan kepolisian.
“Karena sesuai dengan aturan undang-undang rancangan mengenai sentra penegakan hukum terpadu harus dibicarakan dengan kepolisian dan kejaksaan,” ujar Rahmat.
Sedangkan, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengusulkan agar Komisi II menghadirkan pihak kejaksaan dan kepolisian untuk membahas Perbawaslu yang berkaitan dengan Gakkumdu.
“Kami sarankan pihak kejaksaan dan kepolisian ini diundang. Karena kalau kita paksa kawan Bawaslu ini harus menjawab, memang tidak bisa menjawab. Itu di luar kewenangan undang-undang itu. Demikian, usul saja,” tutur Bahtiar.
