Tag: Komisi II
Anggota Komisi II Minta Wacana Kampanye di Kampus Perlu Diatur Mekanisme
Wacana kampanye di kampus yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu diatur baik secara ketentuan maupun mekanisme pelaksanaannya. Pengaturan soal mekanisme pelaksanaan ...Usulan Jabodetabek Menjadi Jakarta Raya Harus Dilakukan Sesuai Aturan
Usulan penggabungan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) menjadi Jakarta Raya diminta dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. ...Sinergi KPU dan Bawaslu Diperlukan di Tahapan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta untuk bersinergi mengantisipasi potensi kerawanan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai ...KPU: Jadwal Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024 Masih Sesuai UU
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pendaftaran partai politik peserta Pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih sesuai jadwal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 ...Komisi II DPR dan Kemendagri Setujui PKPU Mekanisme Pemilu 2024
Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Rancangan ...Komisi II DPR dan Kemendagri Sepakat Bawa RUU 5 Provinsi ke Paripurna
Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi ...Anggaran Pemilu Ditetapkan Rp 76,6 T dan Tahapannya Dimulai Juni Ini
DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati anggaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 senilai Rp 76,6 triliun. Lalu, Pemilu 2024 serentak untuk ...Komisi II Akan Gelar Rapat dengan KPU untuk Putuskan Masa Kampanye Pemilu 2024
Komisi II DPR akan menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Juni mendatang untuk membahas durasi waktu kampanye pada Pemilihan ...Komisi II DPR Minta Penjelasan Kementerian ATR/BPN Mengapa Pagu Indikatif 2023 Turun
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil diminta menjelaskan secra detail penurunan pagu indikatif Kementerian ATR/BPN untuk 2023. ...RUU Lima Provinsi Dinilai Jawaban untuk Dorong Kemajuan Daerah
Tiga lembaga negara menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lima Provinsi yang terdiri atasProvinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara ...
