Tag: Komisi VI
Panja Komisi VI Tetap Dalami Proses Investasi Telkomsel ke GoTo Walau Sesuai GCG
Meski disebut sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), panitia kerja (Panja) Komisi VI DPR akan mendalami proses investasi PT ...PP Baru Bikin Komisaris BUMN Tanggung Jawab, Maka Tak Ada Lagi Kebijakan Ngawur
Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun mendukung langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan aturan bahwa seluruh komisaris badan usaha milik negara (BUMN) ...Komisi VI Setujui Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Rp 1,8 T untuk 2023
Komisi VI DPR menyetujui pagu indikatif dan usulan penambahan anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tahun 2023. Hal itu diputuskan ...Gonta-Ganti Kebijakan Migor dan Sektor CPO yang Dikuasai Segelintir Perusahaan
Pemerintah kerap gonta-ganti kebijakan untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng. Mulai dari kebijakan memberikan subsidi, domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO), ...Komisi VI Setujui Pagu Indikatif Rp2,1 T dan Tambahan Anggaran Kemendag Rp459,6 M
Komisi VI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Perdagangan (Kemendag) senilai Rp 2,1 triliun untuk tahun anggaran 2023. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk ...Dukungan Politik Komisi VI kepada Kemendag Bikin Tren Kebijakan Migor Jadi Positif
Kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengatasi permasalahan minyak goreng dinilai menunjukkan arah yang positif. Buktinya lengkapnya informasi baik dari hulu maupun hilir ...Komisi VI Setujui Pagu Indikatif dan Tambahan Anggaran Kementerian BUMN 2023
Komisi VI DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN senilai Rp 232 miliar untuk tahun anggaran 2023. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program ...BUMN Diminta Dengarkan Aspirasi Rakyat soal Tarif Tiket ke Stupa Candi Borobudur
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Menteri BUMN Erick Thohir mendengarkan aspirasi aspirasi masyarakat soal kontroversi kenaikan tarif naik ke atas ...Kebijakan DMO Berlaku Lagi, Anggota Komisi VI Ingatkan Kemendag Jangan KKN
Selepas pemerintah mengizinkan ekspor minyak sawit (DPO) dan turunannya, maka Kementerian Perdagangan (Kemendag) kembali menerbitkan aturan baru soal tata Kelola minyak goreng ...Ramai-Ramai Anggota DPR Kritik Kinerja BPDPKS yang Minim untuk Sawit dan Migor
Komisi IV DPR menyoroti alokasi anggaran Badan Pengelola dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang tidak pro-rakyat di mana masalah minyak goreng masih ...
