Tag: Komisi VII
Anggota Komisi VII Ini Kritik Royalti 0% Hilirisasi Batu Bara di Perppu Ciptaker
Kebijakan pemerintah menggratiskan royalti hilirisasi batu bara dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dinilai tidak ...Dukung Larangan Eskpor Bijih Bauksit, Ini Saran Anggota Komisi VII kepada Pemerintah
Anggota Komisi VII DPR Falah Amru mendukung keputusan pemerintah melarang ekspor bijih bauksit yang akan berlaku mulai Juni 2023. Karena itu, kebijakan ...Kebijakan Pertamina soal Pembeli LPG 3 Kg Pakai KTP Dinilai Wajar agar Tepat Sasaran
Anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding menilai kebijakan PT Pertamina (Persero) mengharuskan pembeli LPG 3 kilogram (kg) membawa KTP sebagai hal ...Alasan Anggota Komisi VII Ini Dukung RUU EBET Salah Satunya soal Penguasaan Baterai
Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin mendukung rencana pemerintah mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan ...Masih Pembahasan, Anggota Komisi VII Ini Soroti Beberapa Hal di RUU EBET, Apa Saja?
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyoroti pengaturan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) batu bara untuk pembangkit listrik tenaga ...Anggota Komisi VII Tolak Ide Bentuk Lembaga Non-Struktural Ketenaganukliran
Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menolak ide pemerintah membentuk lembaga non-struktural ketenaganukliran. Karena itu, pemerintah dinilai sebaiknya kembali Badan Tenaga Nuklir Nasional ...Survei Kemenperin, 12 Subsektor Industri Terkontraksi, Apa Saja?
Hasil survei Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terhadap 23 subsektor industri menyebutkan 11 subsektor masih tumbuh dan berekspansi, sedangkan 12 subsektor mengalami kontraksi. Adapun ...Anggota Komisi VII Ini Nilai Harga Kendaraan Listrik Sulit Berkompetisi
Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menyoroti tingginya harga kendaraan listrik (electric vehicle), sehingga dinilai sulit berkompetisi dengan kendaraan konvensional. Padahal, ...Komisi VII Minta Ditjen Minerba dan Penegak Hukum Awasi IUP Eks PT AKT
Komisi VII DPR meminta Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM untuk menunda proses penawaran pengelolaan Blok Kohong Telakon milik eks PT ...PTBA akan Lanjutkan Penawaran WIUPK Blok Kohong Telakon
PT Bukit Asam Tbk akan melanjutkan penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Blok Kohong Telakon dari yang sebelumnya disampaikan tidak dapat ...
