Alasan Anggota Komisi VII Ini Dukung RUU EBET Salah Satunya soal Penguasaan Baterai
Anggota Komisi VII Mukhtarudin/Iconomics
Anggota Komisi VII DPR Mukhtarudin mendukung rencana pemerintah mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBET). Karena itu, sikap optimistis Presiden Joko Widodo pun perlu disambut positif yang ingin menguasai pasar baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik.
“Kami di legislatif, memberikan dukungan dengan pengajuan RUU EBET yang salah satu semangatnya adalah percepatan penggunaan energi baru dan terbarukan seperti kendaraan berbasis listrik ini. Begitu juga dengan program hilirisasi tambang oleh Presiden Jokowi, kita wajib dukung,” kata Mukhtarudin dalam keterangan resminya, Selasa (20/12).
Menurut Mukhtarudin, visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di sektor kendaraan listrik dinilai cukup rasional. Apalagi produk tersebut dapat menghasilkan nilai tambah, terutama membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor tambang.
Di samping itu, kata Mukhtarudin, potensi intervensi dari negara-negara adidaya juga tampak dalam kasus ini. Apalagi, Indonesia memiliki sumber daya alam tak terbatas yang dalam hal bahan baku baterai kendaraan listrik.
Intervensi itu, kata Mukhtarudin, negara-negara Barat dengan sumber daya manusia dan kapitalnya mengontrol negara miskin atau berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam.
“Liberia, Kongo, dan Madagaskar di Benua Afrika dan Afghanistan dan Nepal di Benua Asia adalah contoh negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam namun tidak mampu keluar dari status sebagai negara miskin,” ujar Mukhtarudin.
Berdasarkan itu, kata Mukhtarudin, semua pihak diminta mengambil pelajaran dari situasi tersebut. Dengan demikian, Indonesia dengan kekayaan alamnya mampu menghasilkan peta jalan hilirisasi, peningkatan sumber daya manusia, hingga pendanaan dalam bidang kendaraan listrik.
“Konsistenlah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ekosistem kendaraan listrik ini. Terlebih pasca-pemerintahan Presiden Jokowi nanti. Seperti hilirisasi produk pertambangan, penciptaan ekosistem kendaraan listrik, serta peningkatan TKDN (tingkat komponen dalam negeri),” tuturnya.
