Tag: MPR
Rekonsiliasi Konstitusi Dinilai Penting untuk Wujudkan Cita-Cita Bersama
Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia (GMRI) menilai konstitusi Republik Indonesia sebelum terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menganut prinsip semua harus terwakili dalam ...Lewat Amandemen Terbatas UUD 45, MPR Akan Hadirkan PPHN
Ketua MPR Bambang Soesatyo memastikan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)Â tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah disepakati bersama. Juga tidak akan ...Wakil Ketua MPR: Sejumlah PR Ini Perlu Segera Dituntaskan Selepas Lebaran 2022
Selepas Lebaran 2022, produktivitas kerja dan sejumlah agenda nasional telah menanti. Karena itu, semuanya harus segera beralih dan fokus menyelesaikan pekerjaan rumah ...MPR dan Kemenpolhukam Sepakat Buat Papua Lebih Aman dan Damai
MPR dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam) sepakat menjadikan Papua semakin aman, damai dan kondusif. Keputusan itu diambil setelah Ketua ...Wakil Ketua MPR: Sahkan Segera RUU TPKS untuk Cegah Tindak Kekerasan Seksual
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pemerintah untuk segera bertindak menyiapkan perangkan perlindungan yang pasti untuk setiap warga negara. Ini penting agar ...Wakil Ketua MPR: Pemerintah Perlu Tingkatkan Disiplin Prokes yang Mulai Agak Kendor
Pemerintah diminta kembali meningkatkan pengetatan pengawasan protokol kesehatan (prokes) menjelang libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Apalagi ada indikasi penurunan disiplin ...Dituding MPR Sulit Berkoordinasi, Ini Jawaban Menkeu Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ketidakhadirannya ketika diundang MPR karena bersamaan dengan agenda rapat internal dengan Presiden Joko Widodo. Itu khusus ...Ketua MPR: Kami Kesulitan Berkoordinasi dengan Menkeu
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan kesulitan lembaganya untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam hal penganggaran. MPR bahkan beberapa kali ...Wacana Penambahan dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ancam Demokrasi
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dengan mengubah UUD 1945 dinilai dapat melemahkan regenerasi politik. Juga bisa menghambat kader partai dan warga negara ...PP Muhammadiyah: Mampukah Amandemen UUD untuk PPHN Jawab Problem Rakyat?
PP Muhammadiyah meminta wakil rakyat yang duduk di MPR untuk mengutamakan kepentingan rakyat terutama dalam hal wacana amandemen UUD 1945. Apalagi agenda ...
