Serikat Buruh Minta Telkom Group Jamin Tidak Ada PHK
Kantor pusat Telkom Indonesia/Dok. Telkom
Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menegaskan bahwa restrukturisasi dalam bentuk apa pun—baik holding, spin-off, maupun pengalihan fungsi ke anak perusahaan—tidak boleh menjadi jalan pintas untuk mengurangi hak, status, dan perlindungan pekerja.
Presiden Aspirasi, Mirah Sumirat menegaskan hal tersebut seiring dinamika yang ada pada Telkom Indonesia.
Sebagai BUMN strategis, Telkom Group memikul tanggung jawab ganda, yakni menjaga kinerja bisnis sekaligus menjamin keadilan dan kepastian kerja bagi seluruh pekerja, baik di induk maupun di anak perusahaan.
Aspirasi mencatat bahwa pengalaman restrukturisasi di berbagai BUMN kerap menimbulkan risiko, antara lain perubahan status hubungan kerja; ketidakpastian jenjang karier; ketimpangan kesejahteraan antara pekerja induk dan anak perusahaan; hingga potensi penghilangan hak normatif pasca holding dan spin-off.
“Aspirasi menolak praktik restrukturisasi yang menjadikan pekerja sebagai objek efisiensi. Holding dan spin-off tidak boleh menjadi cara terselubung untuk menurunkan perlindungan pekerja,” tegas Mirah.
Sehubungan dengan rencana bisnis Telkom Group, Aspirasi mendesak kepada manajemen untuk memberikan jaminan tertulis tidak adanya PHK sepihak, penurunan status kerja, maupun pengurangan hak normatif akibat holding, spin-off, atau penataan anak perusahaan. Aspirasi juga meminta agar kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Telkom Group tanpa diskriminasi; adanya dialog sosial yang bermakna dan transparan dengan serikat pekerja sejak tahap perencanaan restrukturisasi; program reskilling dan upskilling yang nyata bagi pekerja terdampak perubahan struktur organisasi dan model bisnis.
Telkom telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 Desember 2025 lalu. Dalam acara tersebut, Telkom resmi memperoleh persetujuan pemegang saham independen atas pemisahan (spin-off) sebagian bisnis dan aset Wholesale Fiber Connectivity dari Telkom kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) yang dikenal dengan InfraNexia.
Inisiatif pemisahan sebagian bisnis dan aset Wholesale Fiber Connectivity menjadi entitas baru merupakan bagian dari strategi transformasi TLKM 30 yang strategis bagi Telkom guna menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan ekosistem konektivitas digital yang merata di Indonesia. InfraNexia juga diproyeksikan menjadi penggerak pertumbuhan baru yang akan memperkuat kinerja perusahaan melalui optimalisasi aset infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur digital.
“Diperolehnya persetujuan atas pemisahan bisnis dan aset ini memperkuat agenda transformasi perseroan untuk membangun struktur usaha yang lebih fokus dan tangkas, sehingga Telkom dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi percepatan digitalisasi nasional dan menciptakan nilai tambah baik bagi perusahaan, stakeholders, masyarakat, dan negara,” jelas Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini dalam keterangannya.
InfraNexia akan lebih fokus dalam mengembangkan bisnis fiber, meningkatkan efisiensi biaya operasional dan investasi, serta membuka peluang untuk network sharing dan kemitraan strategis untuk menciptakan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Dari sisi kepemilikan aset, setelah fase spin-off pertama, InfraNexia akan memiliki lebih dari 50% dari total infrastruktur jaringan fiber Telkom yang meliputi segmen access, aggregation, backbone, serta infrastruktur pendukung lainnya. Sementara itu, fase spin-off kedua ditargetkan akan tuntas sepenuhnya pada tahun 2026 dengan total nilai aset mencapai Rp90 triliun.
