PT Garam Tanggapi soal Lahan untuk Tambak Garam yang Ingin Digunakan Petani di Madura

Garam yodium/Istimewa
PT Garam (Persero) merespons keluhan petani garam di Madura yang mengaku kesulitan mendapatkan akses untuk menggarap lahan milik perusahaan milik negara itu. Soal itu, PT Garam sedang merestrukturisasi secara internal menyangkut kegiatan pengelolaan lahan.
Informasi yang dikumpulkan wartawan The Iconomics, banyak lahan milik PT Garam yang terbengkalai dan tidak digunakan. Soal itu, Corporate Communication PT Garam Miftah mengatakan, bagian dari kebijakan baru, maka perusahaan memutuskan untuk memanfaatkan lahannya secara mandiri dan tidak lagi disewakan.
Upaya lainnya, kata Miftah, PT Garam akan meningkatkan komunikasi dan terbuka kepada para pihak terkait. “Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Kami berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dengan para stakeholders,” kata Miftah kepada wartawan The Iconomics pada Kamis (30/5).
Masih soal lahan, kata Miftah, PT Garam sedang memproses penataan kembali penggunaan lahan tersebut. Itu sebabnya, PT Garam berencana mendata dan menertibkan lahan yang telah disewakan kepada petani lokal.
Langkah tersebut, kata Miftah, untuk memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan dengan memperhitungkan strategi jangka panjang. “Dalam penataan ini, kami juga akan memastikan adanya penertiban dan PT Garam berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan stakeholders,” tutur Miftah.
Sebelumnya, produsen garam di Madura mengaku sulit untuk mendapatkan akses dalam menggarap lahan yang dimiliki oleh PT Garam (Persero). Perusahaan milik BUMN tersebut dinilai tebang pilih dalam memberikan izin penguasaan lahan tambak garam.
Ketua Koperasi Produsen Taman Garam Aufa Marom mengungkapkan bahwa, lahan milik PT Garam hanya dikuasai oleh satu atau dua orang saja. Padahal di wilayah Maduran sendiri banyak lahan yang terbengkalai dan belum digarap secara penuh.
Padahal, Aufa mengatakan, apabila diberi kesempatan untuk menggarap lahan tersebut pihaknya bersedia menjual produksi garam yang dimiliki ke perusahaan plat merah itu. Di sisi lain, Aufa mengatakan, PT Garam cenderung tertutup untuk membuka akses bagi para petani lokal yang ingin menggarap lahan yang tidak dimanfaatkan.
“Tidak ada, memang di PT Garam itu semuanya tertutup. Saya sudah dua kali demo di kantor yang di Surabaya. Terakhir juga saya sudah konsul ke DPR RI, cuma muter-muter. Di suruh tanya ke kepala desanya, kepala desa juga menunjuk itu urusannya PT Garam. Jadi di lempar-lempar terus,” kata Aufa kepada wartawan The Iconomics.