Wakil Ketua Komisi IX Ini Usul MBG Fokus pada Kelompok yang Membutuhkan, Anggarannya Diperkirakan Rp 100 T
Wakil Ketua DPR Charles Honoris/Dokumentasi DPR
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sejak awal memiliki persoalan dalam desain dan perencanaannya. Karena itu, berbagai masalah yang muncul saat ini merupakan dampak dari perencanaan yang kurang matang.
Salah satu yang menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris soal temuan jumlah titik layanan MBG yang dinilai melebihi kebutuhan penerima manfaat. Pemerintah sebelumnya menyebutkan ada kelebihan sekitar 7.000 titik layanan.
Kemudian, kata Charles, terdapat sekitar 13 ribu titik lain yang masih dalam proses pembangunan. “Kalau 27 ribu titik ditambah 13 ribu titik yang sedang dibangun, maka totalnya sekitar 40 ribu titik. Pertanyaannya, apakah memang ada 120 juta penerima manfaat yang membutuhkan MBG hari ini? Faktanya tidak ada,” kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
Kondisi tersebut, kata Charles, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Begitu pula dengan penyesuaian jumlah titik layanan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Ketika rapat bersama pemerintah, kata Charles, Komisi IX telah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk merancang ulang desain program tersebut. Dan pemerintah membutuhkan waktu untuk menyusun cetak biru baru yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Skema MBG, kata Charles, pihaknya mengusulkan agar tidak hanya mengandalkan dapur terpusat seperti saat ini, tetapi juga mempertimbangkan model dapur berbasis sekolah di berbagai daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat lebih fleksibel sesuai kebutuhan tiap-tiap wilayah.
“Saya rasa dalam waktu sekitar 1 bulan ke depan pemerintah harus sudah memiliki cetak biru baru terkait desain program, penerima manfaat, serta kebutuhan anggarannya,” ujar Charles.
Pada saat yang sama, Charles menegaskan tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi anak dan menekan angka stunting. Karena itu, program tersebut tidak perlu diberikan kepada seluruh anak Indonesia, melainkan difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Karena itu, kata Charles, pihaknya mengusulkan agar penerima manfaat diprioritaskan kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak dari kelompok ekonomi desil 1 hingga desil 3. Ketika dihitung, jumlah penerima manfaat dari kelompok tersebut berkisar antara 25 juta hingga 30 juta orang.
Dengan cakupan yang lebih terarah, kata Charles, diperkirakan kebutuhan anggaran program MBG dapat ditekan secara signifikan. Dengan penerima manfaat sekitar jumlah tersebut, maka anggarannya tidak sampai Rp 200 triliun.
“Mungkin Rp 100 triliun saja bisa cukup. Ini akan menghemat anggaran negara sekaligus membuat program lebih fokus kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya.
