Gibran Resmi Ajukan Pengunduran Diri, Rapat Paripurna DPR Bahas Pemakzulan Dibatalkan

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya kandas.

Rapat yang semula dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB itu resmi dibatalkan setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada hari ini, Kamis (12/11/2026) sekira pukul 11.15 WIB.

“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” demikian bunyi surat pembatalan rapat paripurna yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sebelumnya, DPR telah menjadwalkan rapat paripurna dengan salah satu agenda membahas usulan HMP yang berkaitan dengan pemakzulan Gibran. Usulan itu diterima pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026) setelah sedikitnya 120 anggota DPR membubuhkan tanda tangan.

Para pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Mereka kemudian mendorong penggunaan hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat terkait persoalan itu.

Namun, dinamika politik berubah setelah Gibran mengambil langkah mengundurkan diri. Pada Kamis (12/11/2016) siang, Gibran datang langsung ke MPR untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Pimpinan MPR pun segera menggelar rapat untuk menindaklanjuti surat itu. Pembatalan rapat paripurna DPR itu juga dikonfirmasi Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, yang merupakan salah satu pengusul HMP. Dia mengaku menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

Menurut Khozin, setelah Gibran secara resmi mengajukan pengunduran diri, usulan HMP yang sebelumnya ditandatangani 120 anggota DPR tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.