Pengamat Geopolitik Wanti-Wanti Pemerintah soal Kebijakan Ekspor CPO, Mengapa?

Pemerintah diminta berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ekspor minyak sawit mentah (CPO). Pasalnya, kebijakan tersebut menjadi salah satu pertimbangan konsumen global untuk membeli CPO dari Indonesia.

Pengamat geopolitik Mahendra Siregar mengatakan, pembeli internasional akan merespons kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Apalagi, pemerintah memberlakukan aturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk menyetor produksi sawit lewat domestic market obligation (DMO), dalam memenuhi program mandatori biodiesel 50 (B50).

“Kalau menjadi kebijakan kita kemudian menyebabkan ketidakpastian tehadap pasokan ataupun ekspor, maka tentu mereka akan melakukan penyesuaian,” kata Mahendra dalam acara IPOC 2026 di Bali, Jumat (13/11).

Mahendra menambahkan, ada beberapa persoalan yang akan terjadi apabila pemerintah tidak segera menyikapi masalah tersebut. Misalnya, bisa saja konsumen global melakukan penyesuaian dengan membeli CPO dari produsen lain, atau menggantinya dengan produk pengganti yang memiliki manfaat serupa CPO.

Apabila hal itu terjadi, kata Mahendra, ada potensi penurunan ekspor CPO nasional dalam jangka panjang.

“Kalau dilihat sebagai suatu pola yang berjangka panjang, maka penyesuaian yang mereka lakukan akan jangka panjang juga, dan bisa lebih panjang dari yang menyebabkan perubahan di pihak kebijakan Indonesia,” tutur Mahendra.

Untuk itu, kata Mahendra, pemerintah perlu mengkaji kembali kebijakannya. Utamanya regulasi yang berkaitan dengan ekspor komoditas salam negeri.

“Karena ini bukan hanya untuk sawit, tapi banyak komoditas dan banyak negara lain yang melakukan hal sama karena alasan geopolitik,” katanya.