Kasus HGB Summarecon: KPK Periksa 6 Orang dari PT Bela Parahiyangan Investindo, Pemeriksaan di Bandung
Gedung KPK/Dok. KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pemeriksaan dipusatkan di wilayah Polresta Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11/2026).
“Hari ini Senin, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta.
Tujuh saksi yang dipanggil terdiri dari enam orang dari pihak swasta dan satu staf BPN. Berikut daftar saksi yang diperiksa:
1. Ari Awan Nuryatmi selaku legal Manager PT Bela Parahiyangan Investindo/Perumahan Kota Baru Parahiyangan;
2. Lucky Setia Permana selaku Staf PT Bela Parahiyangan Investindo/Perumahan Kota Baru Parahiyangan;
3. Joseph Ijong Dachlan selaku Marketing Manager PT Bela Parahiyangan Investindo/Perumahan Kota Baru Parahiyangan;
4. Yunan Wirahadi Kusuma selaku Manager TI & PR PT Bela Parahiyangan Investindo/Perumahan Kota Baru Parahiyangan;
5. Suwarty Ruti selaku Finance Manager PT Bela Parahiyangan Investindo/Perumahan Kota Baru Parahiyangan;
6. Yamsa Syulastian selaku Karyawan PT Bela Parahiyangan Investindo/Perumahan Kota Baru Parahiyangan;
7. Apansah selaku Staf Wilayah IV BPN Kabupaten Bandung.
Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026. OTT KPK ini membongkar praktik rasuah dalam pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Sehari pasca-operasi senyap itu, lembaga antirasuah langsung menetapkan delapan orang tersangka. Mereka meliputi:
1. L, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN;
2. I SCM, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;
3. APA, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk;
4. RP, Pihak swasta yang diduga sebagai perantara Summarecon;
5. AS, Mantan Bupati Kebumen;
6. FEF alias FA, Ketua DPP Partai Golkar;
7. E, pihak swasta;
8. MF, pihak swasta lainnya.
KPK menduga empat dari delapan tersangka itu merupakan orang-orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Sejak penetapan tersangka, penyidik KPK bergerak cepat menyisir sejumlah lokasi strategis. Penggeledahan marak dilakukan di berbagai titik, mulai dari kantor pusat Kementerian ATR/BPN di Jakarta, kantor PT Summarecon Agung Tbk, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto, Kanwil BPN Jawa Timur, hingga kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat pada 29 September 2026.
Nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid turut terseret dalam pusaran penyidikan. Nusron sempat mangkir dua kali dari panggilan penyidik yakni masing-masing pada 7 Oktober (alasan agenda internal) dan 15 Oktober 2026 (alasan dinas luar negeri). Secara mengejutkan, Nusron akhirnya mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (04/11/2026) di luar jadwal resmi pemanggilan. Ketua KPK Setyo Budiyanto menduga kehadiran politikus Partai Golkar itu merupakan inisiatif pribadi guna memenuhi kewajiban hukum yang sempat tertunda.