Puan Pimpin Rapat Paripurna Pengesahan UU Perampasan Aset

0
1
Reporter: Kristian Ginting

Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan Undang-undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. UU Perampasan Aset ini diketahui telah dinantikan masyarakat selama 18 tahun.

Pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai UU digelar dalam rapat paripurna DPR yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Kamis (19/11) ini. UU Perampasan Aset ini ditargetkan rampung paling lambat Desember 2026.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR yang ke-13 Masa Persidangan II tahun sidang 2026-2027 pada hari Kamis, tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Puan membuka rapat paripurna.

Saat memimpin rapat paripurna, Puan didampingi Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Sebelum pengesahan, rapat paripurna terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengenai pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, dan sudah satu tahun lebih, undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025,” kata Habiburokhman.

Baca Juga :   BP BUMN Akan Restrukturisasi PTPN Lewat Tata Aset, Struktur Pembiayaan hingga Optimalisasi Sinergi

Habiburokhman juga menyebut ada transformasi paradigma keadilan dan pemulihan yang mendorong RUU Perampasan Aset segera disahkan.

“Yang pertama kondisi saat ini, bahwa ya, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” ungkap Habiburokhman.

Sementara paradigma dalam Undang-Undang Perampasan Aset, menurut Habiburokhman, bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tapi juga pemulihan kerugian negara dan kerugian korban.

“Kemudian hukum acara yang kita sempurnakan menjadi hukum acara tanpa putusan pidana atau non-conviction based. Lalu kita mengenalkan sistem pengelolaan terpadu berbasis IT dan independen, dan ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya seperti investasi fiktif dan finansial modern yang memiliki banyak korban, dengan perspektif korban,” kata Habiburokhman.

Pembahasan RUU Perampasan Aset pun disebut telah mengedepankan partisipasi publik bermakna karena melibatkan sejumlah pihak dari berbagai elemen masyarakat.

Laporan dari Komisi III DPR kemudian dilanjutkan dengan pandangan dari perwakilan pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini berbicara mewakili Presiden Prabowo Subianto di hadapan forum rapat paripurna DPR.

Baca Juga :   KPU Tetapkan 9.925 DCS untuk DPR RI

Setelahnya, Puan kemudian meminta persetujuan dewan untuk pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.

“Setuju,” jawab peserta rapat paripurna DPR dilanjutkan ketok palu pimpinan tanda UU Perampasan Aset telah disetujui.

“Terima kasih, alhamdulillah,” lanjut Puan.

Puan pun menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya perwakilan pemerintah yang telah membahas UU Perampasan Aset bersama DPR. Puan pun mengapresiasi Komisi III DPR.

“Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan lancar, dengan hati-hati, dan seksama,” ujar Puan.

“Serta dalam pembahasannya bisa diakses publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tambah Puan.

Baca Juga :   RUU Lima Provinsi Dinilai Jawaban untuk Dorong Kemajuan Daerah

Puan juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan UU Perampasan Aset.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga undang-undang ini dapat diselesaikan dengan baik,” kata Puan.

Puan kemudian menutup rapat paripurna.

“Alhamdulillah,” kata Puan.

Dapatkan berita dan analisis seputar ekonomi, bisnis dan lainnya hanya di theiconomics.com.

Pastikan untuk mengikuti perkembangan terbaru, berita, dan event The Iconomics di akun sosial media kami:
Instagram: the.iconomics
TikTok: @theiconomics
YouTube: @theiconomics
X: theiconomic
LinkedIn: The Iconomics

Leave a reply

Iconomics