Terbit Aturan Solvabilitas Baru, Sanksi Dimulai Kuartal I-2028

0
13

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (POJK 18 Tahun 2026).

POJK ini sebagai langkah penyempurnaan kerangka perhitungan solvabilitas yang lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive), mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih akurat, serta selaras dengan perkembangan standar internasional.

POJK ini ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada tanggal 26 Oktober 2026.

OJK menyampaikan bahwa penerbitan POJK 18 Tahun 2026 juga merupakan langkah penyelarasan kerangka solvabilitas dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) tentang Kontrak Asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025. Penerapan standar akuntansi tersebut membawa perubahan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi, sehingga diperlukan penyesuaian pengukuran kecukupan modal secara prudensial.

Melalui pengaturan ini, OJK menyempurnakan pendekatan perhitungan solvabilitas dengan mempertimbangkan kecukupan dan kualitas modal berdasarkan kemampuan menyerap kerugian (loss-absorbing capacity), pengukuran kebutuhan modal yang lebih mencerminkan profil risiko, serta penguatan penilaian kecukupan solvabilitas secara berkelanjutan.

Baca Juga :   Penghimpunan Dana Lewat Mekanisme Layanan Urunan Dana Disambut Antusias

Sejumlah substansi utama dalam POJK tersebut antara lain Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM). KRSM Perusahaan ditetapkan sebesar 120%, serta wajib membentuk tambahan modal sebesar 15% dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR) bagi perusahaan perasuransian yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII).

Substansi lainnya adalah pengaturan modal yang tersedia (available capital). Modal yang tersedia dikelompokkan menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan instrumen modal dalam menyerap kerugian.

POJK ini juga mengatur pengaturan pinjaman subordinasi. Pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

POJK juga melakukan penyempurnaan perhitungan Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR). Perhitungan MMBR mencakup Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Asuransi, dan Risiko Operasional dengan pendekatan pengukuran yang lebih mencerminkan profil risiko perusahaan.

Mengenai solvabiitas, POJK ini melakukan penerapan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Perusahaan wajib melakukan dan mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (stress test) paling sedikit satu kali dalam setahun dan menetapkan strategi pemeliharaan rasio solvabilitas.

Baca Juga :   Tren Pemberitaan Positif Mengenai OJK Meningkat Pada Tahun 2021 Lalu

Perusahaan juga memiliki kewajiban pelaporan Rasio Solvabilitas. Perusahaan wajib menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas secara kuartalan dan tahunan, termasuk kewajiban audit oleh akuntan publik atas laporan tahunan.

Perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18 Tahun 2026 mulai diterapkan untuk penyampaian laporan keuangan kuartal I tahun 2027. Dalam rangka memberikan waktu penyesuaian bagi industri, OJK menetapkan ketentuan transisi berupa perpanjangan batas waktu penyampaian laporan perhitungan Rasio Solvabilitas kuartalan selama tahun 2027 menjadi paling lambat 45 hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Selain itu, bagi perusahaan yang tidak memenuhi KRSM sebagai akibat penerapan ketentuan baru ini, pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran KRSM mulai berlaku untuk periode laporan kuartal I tahun 2028.

 

POJK Nomor 18 Tahun 2026

Leave a reply

Iconomics