Menteri Erick Ungkapkan Transisi Menuju EBT di Indonesia akan Dilakukan ala Indonesia
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan transisi energi dari energi berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) akan dilakukan dengan cara Indonesia. Hal ini dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan yang ada di Indonesia, sehingga tidak menggunakan pola pikir negara lain.
“Indonesia kan negara kepulauan, tidak semua pulau memiliki (sumber) EBT. Ini yang perlu dicari solusinya, yaitu menyambungkan kabel antar pulau dengan transmisi. Jadi kita dukung EBT dengan transisi,” kata Erick pada 5 Desember 2022.
Ia menjelaskan bahwa hal ini telah disampaikan pada saat Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Jakarta, pada akhir November 2022 lalu. Dengan memaparkan bahwa transisi menuju EBT harus dilakukan dengan cara Indonesia, karena 75% wilayah Indonesia adalah laut dan kepulauan.
“Kita harus memetakan soal EBT ini, karena kita beda dengan Amerika, Eropa, dan China yang berbentuk satu pulau. Kita kepulauan, 75% laut. Sehingga kunci logistik adalah penting,” jelas Menteri BUMN.
Berbagai upaya terus menjadi pertimbangan pemerintah dalam proses transisi menuju EBT. Salah satu yang mengemuka adalah program Pensiun Dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
”Yang kita inginkan dalam mengkonsolidasikan kelistrikan ini, kita tidak mau mengikuti pola pikir negara-negara lain,” kata Erick.
Menurut Erick, transisi menuju EBT di Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara lain, karena perlu dilihat harga jualnya hingga ke masyarakat. Jika terlalu mahal, maka rakyat yang akan menanggungnya.
“Kalau di luar negeri itu, bayar listrik dan BBM lebih mahal, (tidak masalah) asal green (berbasis EBT), (masyarakatnya) tetap beli. Nah kalau di Indonesia itu belum siap. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih terasa. Itu yang harus kita perhatikan,” tuturnya.
Demikian juga dengan industri dalam negeri. Erick mengatakan, pelaku usaha juga akan menjadi tidak kompetitif jika dibebani harga listrik yang mahal.
“Itulah makanya pemerintah mengambil posisi tahun 2060 (untuk target Net Zero Carbon), bukan 2050. Kementerian BUMN juga mengambil posisi, kita lakukan kesepakatan tetapi tidak menyebabkan (pelaku usaha) mati besok. Kalau besok mematikan, industri kita collapse,” ungkap Erick.
Erick menyebutkan bahwa cetak biru penghentian dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas total 15 Giga Watt (GW) terus dilakukan secara bertahap. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi pengembangan EBT, seperti panas bumi yang berpotensi menghasilkan energi sebesar 24 GW. Itu belum termasuk potensi pengembangan EBT dari tenaga angin, air, hingga matahari.
Lebih lanjut, Erick juga menyebutkan bahwa pasokan listrik dari EBT dapat saja memasok jaringan transmisi yang ada saat ini, setelah kelebihan pasokan energi listrik mulai mereda. Dengan demikian, program Power Wheeling atau penggunaan jaringan tenaga listrik bersama antara PT PLN (Persero) dengan pembangkit swasta (Independent Power Producer/IPP) penghasil listrik EBT tetap menjadi opsi dalam proses transisi EBT ini.
“Ini (Power Wheeling) adalah transisi, bukan berarti kita berhenti. Jadi ini mempercepat agar Saudara–saudara kita yang belum punya listrik bisa teraliri listrik dulu. Dapatkan akses listrik terlebih dahulu, baru EBT. Karena EBT itu lebih mahal. Pelan-pelan kita sinkronisasikan. Yang namanya EBT adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Tetapi yang penting adalah proses transisinya,” tutup Erick.
