Bupati Pati Dipanggil KPK Terkait Kasus Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api, Aliran Dana Terkuak di Persidangan
Kantor KPK/Dok. KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo. Pemanggilan ini terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan. Sudewo dijadwalkan hadir pada Rabu (27/08/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, setelah sebelumnya sempat tidak memenuhi panggilan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan keyakinannya bahwa SDW akan hadir kali ini. “Kami meyakini yang bersangkutan hadir. Terlebih itu permintaan penjadwalan ulang dari saudara SDW sendiri, maka kami meyakini saudara SDW juga akan hadir,” ujarnya di Jakarta, Rabu (27/08/2025).
Pemeriksaan ini menjadi sorotan publik setelah nama SDW muncul dalam persidangan kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat Kemenhub. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023, jaksa penuntut umum KPK menyebut adanya dugaan penyitaan uang senilai Rp3 miliar dari SDW. Bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing juga ditampilkan dalam persidangan.
SDW membantah semua tuduhan tersebut, termasuk dugaan penerimaan uang sebesar Rp720 juta dari PT IPA dan Rp500 juta dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jawa Bagian Tengah, BH.
OTT Berujung Penetapan 15 Tersangka
Kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA, Kemenhub.
Hingga kini, KPK telah menetapkan 15 orang tersangka, termasuk satu ASN Kemenhub yang baru ditahan pada 12 Agustus 2025 dan dua korporasi.
Kasus korupsi ini diduga terjadi pada sejumlah proyek strategis, antara lain Pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso; Proyek kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan; Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur; dan Proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
KPK menduga telah terjadi rekayasa dalam proses tender dan penentuan pemenang proyek, yang memungkinkan pengaturan oleh pihak-pihak tertentu.
Pemeriksaan SDW hari ini diharapkan dapat mengungkap lebih dalam keterlibatannya dan memperjelas aliran dana yang diduga terkait dengan kasus korupsi proyek rel kereta api yang merugikan negara.
