Kementerian PU Identifikasi Kerusakan dan Beberkan Rencana Perbaikan Fasilitas Publik Pasca Demo

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah mengidentifikasi fasilitas umum dan properti pemerintahan yang rusak pasca aksi unjuk rasa yang terjadi di banyak daerah.

Kerusakan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Kerusakan di DKI Jakarta terjadi di Gedung DPR/MPR, 7 Gerbang Tol (GT Slipi 1 & 2, GT Pejompongan, GT Senayan, GT Semanggi 1 & 2, GT Kuningan 1), 2 JPO Transjakarta (Polda Metro Jaya dan Senen), serta Stasiun MRT Istora Mandiri Senayan.

Kerusakan di Jawa Barat terjadi di Gedung DPRD Provinsi, Wisma MPR di Bandung, serta Gedung DPRD di Kabupaten dan Kota Cirebon.

Kerusakan di Jawa Tengah terjadi di Pemprov Jateng dan Gedung DPRD Provinsi di Kota Semarang; Gedung Sekretariat DPRD Kota Surakarta; Kantor Pemkab Banyumas, Area BKD, Kantor Dinas Kominfo, Pendopo Kabupaten, dan Gedung DPRD Kabupaten Banyumas; Gedung DPRD, Gedung Sekretariat Daerah, Kantor Walikota Pekalongan; Gedung DPRD Kabupaten Jepara, Tegal, Brebes, dan Cilacap.

Kerusakan di Jawa Timur terjadi Gedung Grahadi  Kota Surabaya; Kantor DPRD Kota Madiun; Kawasan Kantor DPRD Kota Kediri, Gedung Museum Bhagawanta Bhari, Kompleks Kantor DPRD, Kantor Sekda dan Kantor Bupati Kediri; Kantor DPRD Kabupaten Blitar; dan Mapolresta Malang.

Kerusakan di DI Yogyakarta terjadi di Kantor Polda DI Yogyakarta (Kabupaten Sleman). Kerusakan di Kalimantan Barat terjadi di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Kerusakan di Sulawesi Selatan terjadi di Kantor DPRD Kota Makassar, Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Gedung PTSM dan Aspirasi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Adapun kerusakan di Sumatera Utara terjadi di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Kerusakan di Nusa Tenggara Barat terjadi di Kantor DPRD Kota Mataram.

Kementerian PU memastikan proses rehabilitasi dapat segera dilakukan untuk memulihkan fungsi layanan publik dan mendukung stabilitas sosial di seluruh wilayah terdampak.

Untuk yang di Jakarta, Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan Gubernur DKI Jakarta menyampaikan untuk dibantu prioritas perbaikan 2 JPO (Jembatan Penyeberangan Orang), yakni JPO di depan Polda Metro Jaya dan di kawasan Senen.

Menteri Dody juga mengungkapkan anggaran untuk perbaikan fasilitas-fasilitas yang rusak itu telah disiapkan oleh Kementerian PU melalui mekanisme tanggap darurat untuk memastikan proses pemulihan berjalan tanpa hambatan.

Kementerian PU menyatakan akan menerapkan pengawasan ketat dan quality control agar hasil perbaikan memiliki daya tahan jangka panjang, dengan pekerjaan yang akan dilakukan secara paralel untuk meminimalkan gangguan terhadap aktivitas warga.