KPK Bantah Intimidasi Istri Ono Surono Saat Geledah Rumah di Bandung
Gedung KPK/Dok. KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah keras tudingan adanya intimidasi terhadap istri Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono (ONS), saat penggeledahan rumah di Jalan Jati Indah V, Kota Bandung, Rabu (01/04/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan bahwa seluruh proses hukum di lapangan berjalan sesuai prosedur tanpa ada unsur paksaan. Ia bahkan menyebut pihak keluarga menerima kedatangan penyidik KPK dengan tangan terbuka.
”Tidak ada intimidasi. Penggeledahan berjalan lancar dan pihak keluarga menerima dengan baik,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta.
Menanggapi isu pemadaman kamera pengawas (CCTV) saat penggeledahan, Budi lantas mengklarifikasi bahwa hal tersebut dilakukan secara sukarela oleh pihak keluarga, bukan atas instruksi paksa dari penyidik.
Selain itu, KPK menepis pernyataan kuasa hukum ONS yang menyebut penggeledahan ini sebagai upaya pembingkaian negatif (framing). Budi menekankan bahwa tindakan tersebut didasari bukti kuat dan membuahkan hasil nyata.
”Faktanya, penyidik menemukan dan menyita sejumlah barang bukti dari lokasi,” tegasnya.
Terkait klaim bahwa uang tunai yang disita adalah uang arisan istri ONS, KPK sejauh ini belum memberikan rincian lebih lanjut. Namun, Budi memastikan posisi penemuan uang tersebut berada di lokasi yang krusial.
“Penyitaan uang dilakukan di ruang pribadi saudara ONS,” tambahnya.
Diketahui, kasus ini merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi pada Desember 2025 lalu.
Kasus ini pun telah telah menyeret Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), HM Kunang (HMK), serta seorang pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka dugaan suap proyek.
Ono Surono sendiri sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi pada Januari 2026 terkait dugaan aliran dana dari tersangka Sarjan.
Lantas KPK pun melakukan serangkaian penggeledahan. Penggeledahan KPK itu pun menyasar rumah pribadi Ono di Bandung.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mendalami keterkaitan tersebut dalam konstruksi perkara yang tengah berjalan.
