KPK: Penanganan Dugaan Korupsi Proyek Whoosh Masih Tahap Penyelidikan
Kereta Cepat Whoosh/Dok. KCIC
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh masih berada pada tahap penyelidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan proses tersebut masih berjalan dan belum ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Terkait dengan kereta cepat Whoosh, saat ini prosesnya masih di penyelidikan,” ujarnya kepada jurnalis di Jakarta, Selasa (05/05/2026).
Menurut Budi, belum naiknya status perkara lebih disebabkan oleh pertimbangan manajemen penanganan kasus. Ia menegaskan, KPK saat ini tengah menangani sejumlah perkara lain secara paralel, termasuk operasi tangkap tangan dan penyelidikan tertutup di berbagai daerah.
“Ini bagian dari manajemen penanganan perkara. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK juga melakukan sejumlah kegiatan penyelidikan dan tangkap tangan di sejumlah wilayah,” katanya.
Meski demikian, kata Budi, KPK memastikan penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh tetap berjalan. Sejumlah langkah pendalaman, termasuk pengumpulan bahan keterangan oleh penyelidik, terus dilakukan.
Isu dugaan korupsi proyek ini sebelumnya mencuat setelah Mahfud MD mengungkap indikasi penggelembungan biaya (mark up).
Dalam pernyataannya, Mahfud menyebut terdapat selisih signifikan biaya pembangunan per kilometer antara Indonesia dan China.
Ia mengungkapkan, perhitungan biaya di Indonesia mencapai sekitar US$52 juta per kilometer, sementara di China berkisar US$17–18 juta.
“Perbedaannya signifikan dan perlu ditelusuri, termasuk siapa yang bertanggung jawab dan ke mana aliran dananya,” ujarnya dalam kanal YouTube pribadinya, Oktober 2025.
Menindaklanjuti hal tersebut, KPK sempat mengimbau Mahfud untuk menyampaikan laporan resmi agar dapat ditindaklanjuti dalam proses hukum. Mahfud pun menyatakan kesiapannya memberikan keterangan apabila dipanggil.
Sebagai informasi, KPK telah mengonfirmasi bahwa penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh ini telah dimulai sejak awal 2025. Tetapi, hingga kini, lembaga antirasuah ini masih melakukan pendalaman untuk menentukan ada tidaknya unsur pidana sebelum meningkatkan status perkara ke tahap berikutnya.
