KPK Telusuri Invoice ‘Bodong’ PT Wanatiara Persada di Skandal Pajak KPP Madya Jakut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik dokumen administratif yang diduga menjadi kedok aliran suap dalam kasus pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara. Penyidik menelusuri pembuatan kontrak hingga invoice mencurigakan yang melibatkan perusahaan konsultan bisnis.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi pemeriksaan terhadap Direktur PT Niogayo Bisnis Konsultan (NBK), Erika Augusta (ERK), sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Rabu (18/02/2026).

“Saksi ERK diperiksa terkait pembuatan kontrak dan invoice untuk PT Wanatiara Persada (WP). Penyidik juga mengonfirmasi detail proses penerimaan dan pengeluaran dana di PT NBK,” ujar Budi kepada awak media, Kamis (19/02/2026).

Langkah ini dilakukan untuk mendalami bagaimana uang suap senilai Rp4 miliar mengalir dari pihak swasta ke oknum pejabat pajak.

KPK mensinyalir adanya penggunaan dokumen formal seperti kontrak kerja sama dan invoice untuk menyamarkan uang haram tersebut seolah-olah sebagai transaksi bisnis yang sah.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal Januari 2026 yang mengungkap skandal pemangkasan pajak sektor pertambangan secara fantastis.

Daftar Tersangka Utama

Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam pusaran kasus ini, yaitu:

1. Dwi Budi (DWB): Kepala KPP Madya Jakut.

2. Agus Syaifudin (AGS): Kasi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut.

3. Askob Bahtiar (ASB): Tim Penilai KPP Madya Jakut.

4. Abdul Kadim Sahbudin (ABD): Konsultan Pajak.

5. Edy Yulianto (EY): Staf PT Wanatiara Persada (Pemberi Suap).

Pemeriksaan terhadap perusahaan konsultan seperti PT NBK menjadi krusial bagi KPK untuk memetakan jalur pencucian uang dan memastikan siapa saja pihak yang memfasilitasi potongan kewajiban pajak bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.