Lanjutan Skandal Pengadaan EDC BRI, KPK Panggil 8 Petinggi dari 8 Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) yang berlangsung pada periode 2020–2024.

Hari ini, Selasa (7/10/2025), penyidik KPK memanggil Direktur Utama PT BRI Asuransi Indonesia atau BRI Insurance dengan inisial RBL, untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama RBL selaku Dirut PT BRI Asuransi Indonesia,” terang Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan pada Selasa (07/10/2025).

8 Saksi Diperiksa

Selain Dirut BRI Insurance, KPK juga memanggil tujuh saksi lainnya dari berbagai perusahaan swasta yang diduga terkait dalam proyek bernilai fantastis ini. Mereka yang diperiksa adalah para direktur dari PT Global Sentra Teknologi (HER), PT Prima Yasa Travela (AS), PT CBN Nusantara (SD), PT Cyberindo Aditama (BDD), PT Datindo Infonet Prima (KW), PT Elabram Systems (TKL), dan PT Helios Informatika Nusantara (RO).

Kasus ini menjadi sorotan tajam setelah KPK mengumumkan dimulainya penyidikan pada 26 Juni 2025. Proyek pengadaan mesin EDC tersebut diketahui memiliki nilai proyek mencapai Rp2,1 triliun.

5 Tersangka dan Belasan Dicegah ke Luar Negeri

Dampak skandal ini diperkirakan merugikan keuangan negara hingga Rp700 miliar, atau sekitar 30% dari total nilai proyek, berdasarkan pernyataan KPK pada 1 Juli 2025.

Untuk memperlancar penyidikan, KPK telah mencegah 13 orang bepergian ke luar negeri sejak 30 Juni 2025.

Pada 9 Juli 2025, KPK resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka, yang melibatkan jajaran direksi dan pihak swasta, antara lain CBH, mantan Wakil Direktur Utama BRI; IU, mantan Direktur Digital, dan Teknologi Informasi BRI; DS, SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI; EL, Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi (PCS); dan RSK, Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi.