Petani Dinilai Perlu Ditempatkan Bagian Integral dari Industri Sawit

Prasasti Center for Policy Studies menilai isu petani perlu ditempatkan sebagai bagian integral, dari agenda transformasi industri sawit. Untuk itu, Prasasti mendorong adanya perbaikan akses pengetahuan, pendampingan teknis, dan penguatan kelembagaan bagi petani.

Policy and Program Director Prasasti Piter Abdullah mengatakan, peningkatan daya saing tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan hilir dan ekspor. Tetapi juga harus menyentuh fondasi produksi di tingkat lapangan.

Langkah tersebut, kata Piter, dinilai krusial untuk memastikan industri sawit Indonesia yang tangguh, dan berdaya saing jangka panjang. Melalui komitmen kolektif yang kuat, diharapkan industri kelapa sawit Indonesia mampu menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus memenuhi standar keberlanjutan yang semakin tinggi.

“Kalau kita ingin menjaga daya saing industri sawit ke depan, penguatan petani menjadi agenda yang tidak bisa ditunda. Tanpa itu, kesenjangan produktivitas akan terus menjadi kendala struktural,” kata Piter dalam diskusi “Reshaping Indonesia’s Palm Oil Foundations in an Era of Climate Risk and Governance Standards” yang diselenggarakan Prasasti di Jakarta.

Sementara itu, akademisi kelapa sawit Witjaksana Darmosarkoro berpendapat, petani menjadi kunci dalam memahami kesenjangan produktivitas sawit Indonesia dibandingkan negara lain. Petani sawit umumnya menghadapi 3 keterbatasan utama yakni, kurangnya pengetahuan, keterbatasan akses baik modal maupun teknologi, serta skala usaha yang kecil dan tersebar.

Di sisi lain, kata Witjaksana, lemahnya pendampingan dan pembinaan teknis turut mempengaruhi kemampuan petani dalam mengadopsi praktik budidaya yang lebih produktif, dan berkelanjutan.

“Kondisi petani yang kecil, terpencar, dan minim akses membuat berbagai program peningkatan produktivitas tidak mudah dijalankan di lapangan,” tambah Witjaksana.

Dari perspektif industri, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sarjono menambahkan, pelaku usaha siap memenuhi berbagai standar global. Namun, dibutuhkan penguatan petani agar daya saing industri secara keseluruhan dapat meningkat.

Mukti menyebutkan, tantangan di tingkat petani tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola di dalam negeri. Dalam hal ini termasuk regulasi yang belum sepenuhnya sinkron, dan proses birokrasi yang dinilai kerap menyulitkan penguatan kelembagaan petani.

Dari sisi operasional, Chief of Staff Perkebunan Nusantara IV PalmCo Rizalmi Fitrah ZA menuturkan, perusahaan siap mendorong peningkatan produktivitas petani, termasuk melalui skema plasma. Meski demikian, masih terdapat kendala mendasar di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan legalitas, dan kelembagaan petani.

“Upaya peningkatan produktivitas petani tidak bisa dilepaskan dari kejelasan legalitas lahan dan penguatan kelembagaan. Tanpa itu, banyak program tidak bisa berjalan optimal,” kata Rizalmi.