Kemenko Perekonomian: BUMN Harus Menjadi Role Model dalam Penerapan ESG
Montty Girianna, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi, Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian RI
Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan menjadi panutan atau role model bagi perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia di dalam menerapkan environmental, social and governance (ESG).
Demikian disampikan oleh Montty Girianna, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi, Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian RI dalam acara The Iconomics Forum 2022 di Le Meridien Hotel, Jakarta, Kamis (27/10) lalu.
Montty mengatakan implementasi good corporate governance menjadi hal yang sangat penting mengingat penerapannya terbilang masih cukup rendah di Indonesia. Hasil rating Corporate Governance Watch 2020 menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi ke-12 dari 12 negara yang disurvei di Asia Pasifik.
“Tentu kita perlu menaruh perhatian khusus terhadap perbaikan tata kelola perusahaan. Kita juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan dalam bisnis. Untuk itu, praktik ESG harus diterapkan di seluruh aktivitas bisnis. Aspek lingkung dan sosial kiranya menjadi pertimbangan yang penting dalam keputusan bisnis dan BUMN kemudian dapat menjadi role model bagi dunia usaha dalam penerapan ESG di Indonesia,” ujar Montty.
Selain menjadi role model dalam penerapan ESG, BUMN di Indonesia juga diharapkan selalu adaptif dalam menjaga eksistensinya di era digitalisasi teknologi yang semakin canggih yang telah menyebabkan terjadinya perubahan besar di dunia.”Adaptasi terhadap penggunaan teknologi terkini, akan meningkatkan efisiensi dan kredibilitas yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan,” ujarnya.
Montty mengatakan pemerintah berharap BUMN dapat semakin tanggap dalam menangani kebutuhan pasar dan terus berinovasi serta membangun jaringan yang lebih luas lagi. “Kerja keras yang telah dilakukan selama ini diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan,” ujarnya.
Pemerintah, jelas Montty, akan terus mendukung upaya pengembangan usaha BUMN sebagai agent of development. Salah satu bentuk dukungan pemerintah ditunjukan melalui penambahan penyertaan modal negara (PMN) pada tahun ini sebesar Rp60 triliun.
Ia juga mengapresiasi kontribusi BUMN pada perekonomian negara. Kontribusi BUMN dalam 10 tahun terakhir telah mencapai sekitar Rp4.000 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.118 trilin, PNBP sebesar Rp1.446 triliun dan dividen sebesar Rp429 triliun.
Secara umum, BUMN mampu tumbuh positif dan memberikan dividen kepada negara, meskipun dalam kondisi pandemi. Realisasi dividen selalu memenuhi target dalam tiga tahun terakhir. Capaian dividen BUMN pada tahun ini sebesar Rp39,7 triliun atau 109% dari target.
“Pemerintah tentu mengapresiasi capaian tersebut, namun sebagai catatan bahwa 88% dividen tersebut hanya berasal dari beberapa BUMN yaitu BRI, Bank Mandiri, Telkom, Pertamina dan BNI,” ujarnya.
Kontribusi BUMN ini menurutnya dapat terus ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang, mengingat total jumlah aset BUMN mencapai lebih dari Rp9.000 triliun. “Optimalisasi aset dan transformasi tata kelola perusahaan harus terus dilakukan sehingga semua BUMN dapat berkontribusi bagi penerimaan negara. Melihat potensi yang besar dari BUMN, pemerintah berharap value dari BUMN dapat terus ditingkatkan, nilai-nilai Akhlak yang menjadi core vaues dari BUMN agar selalu diterapkan baik dalam menjalankan bisnis maupun dalam aktivitas keseharian sehingga kasus yang merugikan negara seperti yang terjadi di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia tidak terulang lagi di masa mendatang,” ujarnya.
