KPK Sebut Ada Pejabat Lain di Kemenhut yang Terima Uang dari Pemkab Kuansing, Matahukum Duga Dirjen Planologi Kehutanan

“Penyidik menemukan selain adanya dugaan pemberian uang dari pihak bupati Kuansing kepada Pak Menteri Kehutanan (Raja Juli) sekitar Sin$ 14 ribu diduga ada pemberian lainnya yang dilakukan pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (5/8) sore.

Soal pernyataan Budi bahwa diduga ada pemberian lainnya yang dilakukan pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan sejalan dengan informasi yang diperoleh Matahukum Indonesia. Sekjen Matahukum Muchsin Nasir mengatakan, pihaknya sudah sejak bulan lalu berkomentar mengenai dugaan pejabat Kemenhut yang menerima dari pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing.

Pada bulan lalu, kata Mukhsin, pihaknya mendapat informasi bahwa pejabat di Kemenhut yang diduga terlibat dan menjadi pintu masuk ke Menhut Raja Juli adalah Dirjen Planologi Kehutanan Ade Tri Ajikusumah dan Dony August Satria, Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan. “Jadi, KPK harus segera memanggil dan memeriksa Dirjen Planologi Kehutanan Ade Tri Ajikusumah, dan Dony August Satria Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan. Juga diduga uang lewat Dirjen Planologi itu juga diketahui Menhut (Raja Juli),” kata Mukhsin saat dihubungi di Jakarta, Kamis (6/8).

Untuk diketahui, KPK saat itu menyampaikan Suhardiman sempat mengumpulkan uang hingga Sin$ 46.500 yang diperuntukkan untuk Raja Juli.

Uang tersebut awalnya dihimpun dalam bentuk rupiah yang berasal dari kepala desa, camat, hingga Koperasi Unit Desa (KUD) yang beranggotakan para petani.

Budi mengungkapkan penyidik memperoleh informasi terkait nominal uang yang diduga telah diberikan kepada Raja Juli saat memeriksa Ketua DPRD sekaligus Ketua KUD Kabupaten Kuantan Singingi Juprizal (JUL) sebagai saksi pada 8 Juli 2026.

JUL diduga sebagai penghubung atau perantara ketika bupati mengumpulkan sejumlah uang kepada para petani-petani yang menjadi anggota di KUD, termasuk pengumpulan yang dilakukan kepada kepala desa ataupun camat.

Dalam pemeriksaan itu, KPK mendapati informasi bahwa uang yang telah diberikan kepada Raja Juli berjumlah sekitar Sin$ 12 ribu.

“Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada JUL ini, penyidik juga melakukan penyitaan uang sekitar Sin$ 12 ribu,” kata Budi seperti dikutip CNN Indonesia beberapa waktu lalu.

Belum ada pernyataan dari Raja Juli terkait penerimaan uang sebesar Sin$ 14 ribu dari bupati Kuansing. Meski sudah dihubungi, tetapi Raja Juli belum mendapatkan respons.

Namun sebelumnya Raja Juli mengaku sudah melaporkan penolakan gratifikasi, setelah kasus dugaan korupsi Suhardiman dibongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT). Namun, KPK menolak laporan tersebut dan menyatakan akan mendalami peran Raja Juli dalam proses penyidikan berjalan.

Selain Raja Juli, KPK mengungkapkan ada dugaan pemberian lain yang diserahkan Suhardiman kepada salah seorang pejabat di Kementerian Kehutanan. Jumlahnya sekitar Sin$ 12.500.

Budi menuturkan temuan tersebut berdasarkan keterangan salah seorang saksi dan nantinya akan dilakukan pendalaman. Termasuk dengan memeriksa seorang pejabat di Kementerian Kehutanan yang disebut menerima uang tersebut.

KPK belum mengungkap identitas pejabat di Kementerian Kehutanan yang diduga menerima uang tersebut. Hanya saja, KPK memastikan belum menerima pengembalian uang dari yang bersangkutan.

KPK sudah memproses hukum tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah dan/atau penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuansing tahun 2021-2026.

Mereka ialah Bupati Kuansing Suhardiman Amby; Sekretaris Daerah Pemkab Kuansing, Zulkarnain; dan Direktur PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles atas kasus dugaan suap jabatan.