KSP Moeldoko Nilai Isu Pemakzulan Jokowi Bisa Ganggu Stabilitas Keamanan Negara
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko/Iconomics
Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo yang berkembang di publik belakangan ini mendapat respons dari berbagai kalangan. Kali ini datang Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menilai isu tersebut agak kontradiktif dengan apresiasi yang tinggi dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Ditambah pula, kata Moeldoko, pemerintah sedang fokus terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bersih. Karena itu, seluruh pihak diminta tidak menyebarkan isu yang bisa mengganggu stabilitas keamanan negara.
“Jadi jangan membuat suasana, karena kita lagi fokus kepada penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jangan ada agenda-agenda lain yang menurut saya tidak produktif bagi masyarakat, dan tidak produktif bagi pemerintahan,” kata Moeldoko dalam keterangan pers di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (15/1).
Menurut Moeldoko, Presiden Jokowi masih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Di masa pemerintahan ini, Jokowi disebut berupaya menuntaskan berbagai program pemerintah yang sudah direncanakan sebelumnya.
“Pemerintah juga sangat concern mengikuti jalannya pemilihan umum yang baik di Indonesia ini. Jadi itu kira-kira,” ujar Moeldoko.
Soal netralitas TNI dan Polri, kata Moeldoko, pihaknya sebagai mantan Panglima TNI memastikan sudah banyak berubah secara kelembagaan, terutama dalam hal menjaga netralitas. “Kami mantan Panglima TNI bisa melihat bagaimana sebenarnya kultur baru yang terjadi di jajaran TNI. Sudah ada perubahan yang sangat signifikan atas kultur baru di TNI,” ujar Moeldoko.
Karena itu, kata Moeldoko, netralitas yang sudah terjaga di tubuh TNI dan Polri tidak diganggu. Baik TNI maupun Polri sedang fokus memastikan keamanan negara di masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Jadi jangan lagi TNI yang sudah baik, selalu diganggu persoalan netralitas. Itu mengganggu konsentrasi TNI. Saya pastikan, saya mantan panglima TNI yang ikut terlibat dalam memperkuat kultur itu, ingin memastikan bahwa TNI bisa diandalkan, dalam netralitas. Jadi jangan dimunculkan hal-hal yang dulu seperti itu,” katanya.
