Kualitas Udara Jabodetabek Dinilai Buruk, Jokowi Perintahkan 4 Langkah kepada Kementerian dan Lembaga Negara

Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk untuk merealisasikan 4 catatan untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek. Presiden mengatakan selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk. Indeks kualitas udara di DKI Jakarta sebesar 156 dengan keterangan Tidak Sehat.

Presiden menyebut beberapa faktor yang memicu buruknya kualitas tersebut. Ia menyebut antara lain kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi, serta pembuangan emisi dari transportasi, dan juga aktivitas industri di Jabodetabek, terutama yang menggunakan batu bara di sektor industri manufaktur.

“Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait,” katanya pada 14 Agustus lalu.

Pertama, dalam jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik. Ia mengatakan perlunya rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek, dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi Euro 5 dan Euro 6, khususnya di Jabodetabek. Kemudian perbanyak ruang terbuka hijau dan tentu saja ini memerlukan anggaran. “Jika diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working: work from office, work from home, mungkin saya enggak tahu nanti dari kesepakatan di Rapat Terbatas ini apakah 75:25 atau angka yang lain,” katanya.

Kedua, dalam jangka menengah, konsisten melaksanakan kebijakan mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal. Ia mnegatakan bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian Kereta Cepat bulan depan juga sudah beroperasi dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah.

Ketiga, dalam jangka panjang untuk perlu memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus dilakukan pengawasan kepada sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek.

Keempat, mengedukasi publik yang seluas-luasnya.