Pemerintah Baru di Bawah Prabowo-Gibran Akan Bentuk Badan yang Kelola Sektor Karbon

Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan membentuk badan secara khusus menangani sektor karbon nasional. Namanya Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BPPPI-TNK) yang akan disahkan setelah terbitnya peraturan pemerintah (PP) pasca-pelantikan Prabowo-Gibran

“Regulator baru yang boleh dibilang orang banyak menyebutnya sebagai superbody karena kita bukan mengambil alih. Kita mendapat delegasi peraturan-peraturan yang terkait dengan perdagangan karbon,” kata Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ferry Latuhihin saat ditemui dalam acara seminar The Iconomics “Indonesia Energy Forum 2024” di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Selasa (10/9).

Ferry mengatakan, BPPPI-TNK akan membenahi regulasi karbon yang saat ini berada di tiap-tiap kementerian/lembaga. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan regulasi yang dikeluarkan tidak saling berbenturan dengan peraturan lainnya.

“Oleh karena itu kita memerlukan suatu badan dan badan ini menjadi pemersatu bagi semua kementerian, dan setiap kementerian itu akan mendapat KPI (key performance indicator) dari kita. Misalnya kehutanan harus menurunkan karbonya sekian. Industri harus menurunkan karbonnya sekian,” ujar Ferry.

BPPPI-TNK, kata Ferry, akan memiliki kewenangan dan 2 tugas: mengatur pemenuhan nationally determined contribution (NDC) Indonesia, dan mengatur perdagangan karbon. Pemenuhan NDC dilakukan dengan perhitungan cepat dan akurat.

Data-data tersebut, kata Ferry, akan tersimpan dalam wadah big data karbon nasional. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dan metodologi yang diterima di dunia internasional, sehingga dapat mengoptimalkan jumlah karbon di Indonesia.

“Karena kita mempunyai komitmen yang namanya NDC. itu ada di dalam Paris Agreement,” ujar Ferry.

Pembentukan BPPPI-TNK, kata Ferry, disertai dengan pendirian green funds yang diwujudkan melalui perusahaan special purpose vehicle (SPV). Struktur BPPPI-TNK akan diisi dengan para profesional yang ahli dalam bidangnya.

“Operatornya kan ada yang namanya SPV. Mungkin saya kasih nama PT Sarana Pembangunan Ekonomi Hijau, ini SPV, yang saya bilang tadi green funds. Kita mengelola dana-dana massa, untuk pembangunan ekosistem, bukan dana swasta lokal saja, tapi dari luar negeri,” kata Ferry.

Dari sisi struktur organisasi, lanjut Ferry, kemungkinan BPPPI-TNK akan dipimpin Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Laode. M Kamaluddin. “Kalau BPPPI itu Prof. Laode. Kan beliau ketuanya, saya anggotanya. Laode Kamaluddin. Kalau badan ini diresmikan artinya Prof. Laode sebagai ketuanya,” katanya.